Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai keberhasilan transisi energi Indonesia ada di tangan PLN. Sejumlah pakar tampaknya sependapat mengingat 60% produksi listrik di Indonesia kini diperoleh dari pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbahan bakar batu bara.
Menurut Badan Pusat Statistik, subsektor pengadaan listrik dan gas merupakan sektor usaha penyumbang emisi CO2 terbesar di Indonesia periode 2017-2021. Mereka menyumbang lebih dari 50% dari total emisi CO2 dari semua area bisnis setiap tahun.
Direktur Eksekutif Center for Economic and Legal Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira mengatakan, PLN merupakan lembaga kunci dalam mensukseskan transisi energi dalam negeri. Hal ini mengacu pada posisi PLN sebagai operator tunggal dalam distribusi listrik negara.
“Karena PLN monopoli di bidang ketenagalistrikan, model pembangkit dan perjanjian jual beli tergantung instruksi PLN,” kata Bhima kepada Katadata.co.id, Jumat (14/7).
Bhima juga menegaskan penghapusan skema distribusi listrik yang diusulkan dalam naskah RUU Energi Baru Terbarukan atau RUU EBET. Penghapusan roda listrik baru-baru ini terjadi karena penolakan PLN untuk berbagi akses ke jaringan dan transmisinya ke produsen listrik energi terbarukan swasta.
“Awalnya distribusi transmisi juga penting agar pangsa bauran energi primer yang berasal dari energi terbarukan terus meningkat, bukan malah menurun,” ujar Bhima. “Jadi terjadi deadlock pada transmisi listrik yang menghambat peralihan energi.”
Menurut Bhima, langkah PLN saat ini belum bisa meningkatkan bauran listrik energi bersih secara signifikan. Bhima juga menilai PLN masih bergerak ke arah konservatif dalam upaya meningkatkan produksi listrik bersih. Hal ini wajar mengingat tingginya biaya pensiun dini dari PLTU.
Direktur Eksekutif Energy Watch Daymas Arrangga menilai PLN memiliki peran penting dalam mensukseskan transisi energi Indonesia. Pasalnya, sekitar 40% konsumsi energi negara saat ini berasal dari kebutuhan pasokan listrik.
Kendati demikian, Daymas meyakini upaya transisi energi harus dilakukan bersama antar kementerian dan lembaga.
“PLN tidak bisa menjadi satu-satunya pemain dalam mensukseskan transisi energi ini, diperlukan upaya pemerintah untuk memberikan insentif dan disinsentif agar iklim investasi lebih menarik untuk mendukung transisi energi,” ujar Daymas yang dihubungi terpisah.
Narasi tentang peran PLN dalam mensukseskan transisi energi berawal dari perhatian Menteri Keuangan Sri Mulyani yang melihat nasib transisi energi Indonesia ada di tangan PLN.
“PLN adalah aktor yang menentukan make or break, apakah Indonesia bisa berubah atau tidak. Kalau tidak PLN salah, kalau bisa PLN yang berhasil. Karena tidak akan terjadi apa-apa tanpa PLN melakukan transisi ke energi terbarukan,” ujar Menkeu dalam acara EBTKE ConEx 2023, dikutip Kamis (13/7).
Katadata mencoba meminta tanggapan PLN terkait pernyataan Menteri Sri Mulyani tersebut. Namun hingga tulisan ini dibuat, PLN belum memberikan jawaban atas pertanyaan yang dikirimkan.