Penguatan komitmen iklim dan percepatan gelombang transisi energi di banyak negara berdampak pada banyak bank yang mulai menarik diri dari pembiayaan ke beberapa perusahaan batubara. Peneliti dan Asia Trend Program Manager, Andri Prasetiyo mengatakan, situasi seperti itu akan menyebabkan perusahaan pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang sedang dalam proses perpanjangan izin operasinya, mengalami banyak kendala.
“Industri batu bara membutuhkan dukungan dari lembaga keuangan, namun lembaga keuangan tidak lagi membutuhkan sektor ini karena pertimbangan risiko bisnis dan reputasi jika tetap membiayai sektor batu bara,” kata Andri dalam diskusi daring bertajuk Nasib Perpanjangan Kontrak PKP2B di Tengah Kontraksi. Pembiayaan Batubara pada Kamis (14/7).
Andri menambahkan, kendala tetap ada meski harga batu bara meroket akibat krisis energi global. Perbankan lebih mementingkan kepastian usaha jangka panjang di tengah meningkatnya tekanan publik atas keterlibatan perbankan dengan perusahaan penghasil emisi.
“Toh harga batu bata cukup liar. Di sisi lain, perbankan juga memikirkan kepastian bisnis dan reputasinya agar tidak hancur,” lanjut Andri.
Pada forum yang sama, Juru Kampanye Market Forces Nabilla Gunawan mengatakan Standard Chartered, salah satu bank terbesar di Inggris, telah menghentikan dukungan pembiayaan untuk perusahaan batubara terbesar kedua di Indonesia, PT Adaro Indonesia. “Standard Chartered seharusnya sudah memutuskan sejak lama mengenai kebijakan penghentian pendanaan. Pemberi pinjaman lain, seperti HSBC, SMBC, Mizuho, OCBC dan CIMB, memiliki kebijakan pengecualian batubara tetapi masih membiayai Adaro,” kata Nabilla.
Mengutip laporan yang ditulis Capital Monitor pada 22 Juni 2022, Standard Chartered mengakhiri hubungannya dengan Adaro Indonesia, anak perusahaan grup Adaro Energy, pada 26 April. Langkah tersebut dilakukan setelah Standard Chartered berjanji untuk berhenti memberikan layanan keuangan kepada perusahaan pertambangan dan pembangkit listrik yang 100% pendapatannya berasal dari batubara termal.
Pada bulan April 2021, Standard Chartered dilaporkan menjadi salah satu dari beberapa bank internasional yang memberikan pinjaman sebesar $400 juta yang akan jatuh tempo pada tahun 2026 kepada Adaro Indonesia. Sejak tahun 2006, bank ini telah menyediakan pembiayaan sedikitnya $300 juta untuk Adaro Energy dan anak perusahaannya.
Selain Standard Chartered, ada beberapa bank internasional yang sudah menyatakan berkomitmen tidak lagi membiayai operasional perusahaan batu bara. Meluncurkan laporan Penjualan Batubara Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA), bank yang berbasis di Singapura DBS mengatakan akan menghentikan pembiayaan pelanggan yang memperoleh lebih dari 50% pendapatan mereka dari batubara termal mulai Januari 2026.
Bank lain dari Singapura, OCBC, juga mengambil sikap yang sama. Mereka mengatakan tidak akan memberikan pembiayaan baru atau refinancing untuk tambang batu bara termal termasuk perluasan dan peningkatan yang signifikan dari tambang yang sudah ada atau yang beroperasi.
Lebih lanjut, pemberi pinjaman Jepang Mizuho juga mengatakan tidak menyediakan pembiayaan atau investasi untuk proyek penambangan batubara termal baru. Bank internasional lain dari Asia seperti SMBC juga mengatakan tidak akan lagi memberikan pembiayaan untuk proyek perluasan tambang atau proyek baru penambangan batu bara termal.
ANZ juga menyampaikan sikap yang sama. Bank Australia mengatakan tidak akan secara langsung membiayai pembangkit listrik tenaga batu bara baru, termasuk ekspansi. Pinjaman langsung yang ada akan berakhir pada tahun 2030.
Di sisi lain, Andri menyayangkan sikap bank lokal yang tidak berani mengambil sikap tegas terhadap kebijakannya yang masih membiayai proyek tambang batu bara. Namun, dalam tiga tahun terakhir, beberapa bank domestik telah memberikan beberapa sinyal seperti adanya wacana Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (ESG) yang digunakan untuk mengukur keberlanjutan dan dampak etis dari hasil investasi dalam bisnis atau perusahaan. Mereka juga merasa mendapat dorongan untuk mengubah kebijakan mereka menjadi pembiayaan hijau.
“Perbankan lokal masih setengah hati membiayai batu bara. BRI sudah menyatakan itu, tapi belum ada pernyataan tertulis setelah komitmen lisan mereka pada konferensi Swiss World Economic Forum terakhir,” kata Andri.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melaporkan penjualan batu bara Indonesia di pasar domestik akan mencapai 133,04 juta ton pada 2021. Penjualan batu bara domestik mayoritas ditujukan untuk pembangkit listrik, dengan total 112,13 juta ton. Ini menyumbang 84,3% dari total penjualan domestik.
Penjualan batu bara di dalam negeri juga ditujukan untuk industri besi, baja dan metalurgi sebanyak 11,39 juta ton, industri semen, tekstil dan pupuk 4,68 juta ton, industri pulp dan kertas dan kebutuhan industri 1,12 juta ton, dan lainnya 3,72 juta ton.