liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
bosswin168
bosswin168 login
bosswin168 login
bosswin168 rtp
bosswin168 login
bosswin168 link alternatif
boswin168
bocoran rtp bosswin168
bocoran rtp bosswin168
slot online bosswin168
slot bosswin168
bosswin168 slot online
bosswin168
bosswin168 slot viral online
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
lotus138
bosswin168
bosswin168
bosswin168
maxwin138
master38
master38
master38
mabar69
mabar69
mabar69
mabar69
master38
ronin86
ronin86
ronin86
cocol77
cocol77
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
Uni Eropa Kenakan Pajak Karbon untuk Impor Baja, Semen, hingga Pupuk

Komisi XI DPR telah menyetujui Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) untuk dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan dan disahkan menjadi undang-undang. Peraturan tersebut salah satunya mengatur tentang pelaksanaan pertukaran karbon di Indonesia.

Kementerian Keuangan mengatakan pembentukan pertukaran karbon yang andal saat ini menjadi prioritas utama pemerintah dibandingkan penerapan pajak karbon, sebagai salah satu langkah utama Indonesia untuk mengurangi emisi karbon dan gas rumah kaca (GRK).

Pajak karbon akan menjadi tulang punggung pertukaran karbon dan meningkatkan kredibilitasnya. “Yang paling ingin kami dorong dalam pengurangan GRK adalah carbon pricing, yang skemanya ada dua, pajak dan pasar. Kami ingin mendorong pasar ini,” kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu beberapa waktu lalu, Kamis (8/12).

Pertukaran karbon secara khusus diatur dalam tiga pasal dalam RUU PPSK. Berikut adalah poin-poin penting untuk mengatur pertukaran karbon dalam RUU:

Pasal 23 poin 1 menyatakan bahwa perdagangan karbon adalah mekanisme berbasis pasar untuk mengurangi emisi gas rumah kaca melalui pembelian dan penjualan unit karbon. Dalam Pasal 23 angka 2 dijelaskan bahwa satuan karbon adalah akibat berdasarkan undang-undang ini.

Kemudian dalam Pasal 24 angka 1 dijelaskan bahwa perdagangan karbon di dalam negeri dan/atau luar negeri dapat dilakukan dengan mekanisme pertukaran karbon. Pada angka 2 dijelaskan bahwa pertukaran karbon adalah suatu sistem yang mengatur perdagangan dan/atau pencatatan kepemilikan unit karbon.

Kemudian pada angka 3 disebutkan bahwa carbon exchange hanya dapat diselenggarakan oleh pelaku pasar yang dapat memperoleh izin usaha dari Dewan Jasa Keuangan (OJK). Angka 4 menyatakan bahwa pelaku pasar dapat mengembangkan kegiatan atau produk berdasarkan satuan karbon berdasarkan peraturan OJK.

Perdagangan karbon melalui pertukaran karbon dapat dilakukan dengan membangun infrastruktur perdagangan karbon, mengatur penggunaan pendapatan negara dari perdagangan karbon, dan/atau menyelenggarakan transaksi karbon. Hal ini diatur dalam Pasal 24 angka 5.

Pembangunan infrastruktur perdagangan karbon dilakukan secara terkoordinasi antara kementerian/lembaga dan otoritas pengawas devisa karbon.

Pasal 25 mengatur bahwa perdagangan karbon melalui pertukaran karbon harus memenuhi syarat dan telah mendapat izin dari OJK. Kemudian Pasal 26 angka 1 menyebutkan ketentuan lebih lanjut tentang perdagangan karbon melalui pertukaran karbon yang diatur dalam peraturan OJK.

Febrio mengatakan Kementerian Keuangan akan bekerja sama dengan OJK dalam menciptakan pertukaran karbon yang andal dengan menerbitkan pajak karbon.

Peran OJK Center dalam Carbon Exchange Disorot

Pusat Kajian Ekonomi dan Hukum (CELIOS) menyoroti peran Dewan Jasa Keuangan atau OJK yang dianggap terlalu dominan dalam implementasi pertukaran karbon yang diatur dalam RUU PPSK.

“Daripada menekankan fungsi tunggal OJK, pengaturan desain infrastruktur pertukaran karbon hingga sistem pemantauan pasar karbon seharusnya diawasi oleh regulator terkait seperti Bappebti,” kata Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira beberapa waktu lalu, Selasa (22/11). ).

Menurutnya, Bappebti harus dilibatkan sebagai pengatur utama pasar karbon, karena karbon secara umum diartikan sebagai komoditas bukan dampak. “Sementara ruang regulasi OJK lebih tepat mengenai produk pembiayaan daripada pendapatan perdagangan karbon, sesuai fungsi jasa keuangan,” imbuhnya.

Pernyataan Bhima berangkat dari praktik penerapan kredit atau pertukaran karbon di beberapa negara yang melihat karbon sebagai komoditas, bukan dampak. Menurutnya, jika carbon exchange berada di bawah OJK, maka carbon exchange tidak bisa lagi diartikan sebagai komoditas melainkan efek sehingga konsekuensinya juga berbeda.

Selain itu, mayoritas negara memperlakukan kredit karbon sebagai komoditas tidak berwujud yang diperdagangkan melalui skema perdagangan kredit karbon atau skema perdagangan emisi (ETS).

Peluang kerjasama antara Bappebti dengan OJK dapat berupa skema pembiayaan lembaga keuangan, dimana Bappebti bertanggung jawab mengatur perdagangan karbon, sedangkan OJK memfasilitasi perusahaan yang terlibat dalam perdagangan karbon dengan pembiayaan lembaga keuangan.

Dia mencontohkan, perusahaan yang memiliki sertifikat penurunan emisi bisa menjaminkan sertifikatnya di perbankan. Komoditas karbon sebagai agunan akan memungkinkan perusahaan yang berkomitmen terhadap lingkungan memperoleh lebih banyak peluang pembiayaan baru.

“Hal ini juga dengan mempertimbangkan adanya beberapa pemain yang sudah ada yang sudah tercakup dalam Bappebti, mereka memiliki pengalaman dalam menciptakan infrastruktur bursa, sehingga dirasa tidak perlu menyediakan infrastruktur baru yang menjadi kewenangan OJK,” katanya. .

Penyusunan infrastruktur baru atas perintah OJK dapat menimbulkan kekhawatiran karena masa tunggu yang lama. Situasi ini akan membuat pertukaran karbon asing lebih menarik. Padahal Indonesia memiliki potensi karbon yang luar biasa, kata Bhima.