Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyebut realisasi perhutanan sosial mencapai 5,31 juta hektar per Desember 2022.
Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar mengatakan dari 5,31 juta hektare tersebut, pemerintah mengeluarkan 8.041 SK untuk 1,14 juta kepala keluarga. Selain mengeluarkan perintah resmi untuk memperluas perhutanan sosial, pihaknya juga berupaya memberikan bantuan kepada kelompok usaha dalam program ini.
“Masyarakat diberikan pendampingan agar terbentuk model bisnis kompetitif dalam skala korporasi,” ujarnya dalam keterangan resmi.
Sementara itu, total pelepasan kawasan hutan melalui perubahan batas sumber daya lahan untuk objek reforma agraria atau TORA tercatat sebanyak 133 SK. Luasnya mencapai 193.982 hektar.
Untuk hutan adat yang merupakan bagian dari perhutanan sosial, pemerintah telah menetapkan luas 153.322 hektare. Terdiri dari 108 surat keputusan untuk 51.459 kepala keluarga dan kawasan hutan adat indikatif seluas 1,08 juta hektar.
Selain itu, pemerintah juga telah menyediakan lahan cadangan untuk objek reforma agraria dari pelepasan kawasan bukan hutan seluas 938.879 hektar.
Siti Nurbaya mengungkapkan saat ini sudah ada 9.985 kelompok usaha perhutanan sosial yang telah terbentuk. Rinciannya, 4.665 kategori pemula, 4.334 kategori lanjutan, 936 kategori lanjutan, dan 50 kategori mandiri.
Menurutnya, pemerintah fokus pada kelompok usaha perhutanan sosial kategori maju dan maju agar bisa meningkatkan grade sehingga terbentuk kelompok usaha perhutanan sosial yang mandiri.
Kelompok usaha perhutanan sosial telah menghasilkan berbagai produk komoditas, seperti kopi, madu, sawit, rotan, kayu putih, wisata alam dan buah-buahan. Nilai ekonomi komoditas yang dihasilkan oleh kelompok ini telah terekam secara digital.
Sebanyak 597 dari 9.985 kelompok usaha perhutanan sosial atau 5,93 persen mengisi nilai ekonomi baru dalam empat bulan terakhir tahun 2022 dengan nilai Rp 117,59 miliar.
Nilai ekonomi kelompok masyarakat ini ditargetkan mencapai Rp 1,1 triliun pada 2023 dan mencapai Rp 2,5 triliun pada 2024.
“Bantuan akan terus dilakukan untuk memberikan kemudahan bagi kelompok usaha perhutanan sosial agar lebih mandiri dan membentuk pusat pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.