Produsen biomassa menilai skema penerapan domestic market obligation (DMO) untuk pembangkit listrik tenaga uap campuran atau co-firing (PLTU) milik PLN tidak mendesak.
Asosiasi Energi Biomassa Indonesia atau MEBI menjelaskan bahwa biaya bahan baku dan biaya produksi beberapa jenis biomassa di Indonesia lebih tinggi dari Harga Patokan Tertinggi (HPT) PLN. Harga patokan berada di kisaran US$ 51 per ton untuk biomassa setara batubara dengan nilai kalori 4.300 – 4.600 kkal per kilogram.
Ketua MEBI, Milton Pakpahan, mengatakan penerapan DMO berpotensi menghambat perkembangan industri biomassa dalam negeri karena menimbulkan sentimen dan risiko ketidakpastian investasi.
“Ini berisiko mengingat biaya bahan baku dan biaya produksi beberapa jenis biomassa di Indonesia lebih tinggi dari HPT,” kata Milton melalui SMS, Selasa (23/5).
PLN mengajukan DMO pengadaan biomassa PLTU karena dikhawatirkan perseroan mengalami defisit bahan baku biomassa. Penyebab defisit tersebut karena mayoritas produsen dalam negeri lebih memilih menjual produknya ke pasar ekspor yang memberikan harga lebih tinggi.
Mekanisme penetapan DMO co-firing PLTU meniru ketentuan yang digunakan dalam pengadaan batubara PLN dan PLTU industri. Melalui Keputusan Menteri ESDM No. 139 Tahun 2021, pemerintah mewajibkan pelaku usaha batubara dalam negeri memenuhi kuota penjualan dalam negeri sebesar 25% dari produksi tahunan untuk ketenagalistrikan umum dan industri.
Milton mengatakan, usulan DMO produk biomassa untuk memenuhi kebutuhan PLTU PLN sebesar 10,2 juta ton pada 2025 masih belum relevan dengan kondisi industri biomassa dalam negeri saat ini.
“Menurut kami, saat ini belum tepat sasaran dan tepat waktu karena industri biomassa secara umum di Indonesia saat ini tergolong industri yang berkembang dan belum matang jika dibandingkan dengan industri batu bara,” ujar Milton.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat 4,6 juta ton cangkang sawit diekspor sepanjang 2022 ke negara tujuan utama seperti Jepang, Thailand, dan Korea Selatan. Cangkang kelapa sawit merupakan komoditas biomassa yang memiliki nilai kalori setara batubara antara 4.000 – 4.800 kcal per kg. Selain cangkang sawit, komoditas lain yang bisa dijadikan campuran co-firing adalah wood pellet atau pelet kayu.
MEBI menyatakan potensi produksi cangkang sawit Indonesia diperkirakan mencapai 10 juta ton pada tahun 2023. Dari jumlah tersebut, pangsa ekspornya sekitar 46% sementara 54% atau 5,4 juta ton telah terserap di dalam negeri, baik untuk pemakaian dalam negeri berupa kelapa. pabrik kelapa sawit dan oleh industri lainnya.
Milton menilai penerapan DMO untuk komoditas UKM dinilai tidak tepat karena tidak akan berperan signifikan dalam memenuhi kebutuhan biomassa PLN, apalagi pembangkit tersebut berada di Pulau Jawa yang menggunakan jenis pulverized coal boiler yang tidak cocok untuk menggunakan biomassa jenis cangkang kelapa sawit.
“Pemerintah tentunya harus bisa melihat potensi dampak DMO ini secara komprehensif, mulai dari hilangnya potensi devisa ekspor hingga pajak dan transfer teknologi dari investasi asing,” ujar Milton.
Untuk memenuhi kebutuhan biomassa PLN sebesar 10,2 juta ton pada tahun 2025, pengembangan dan realisasi investasi di sektor Forest Energy Farm (HTE) dengan produk akhir berupa serbuk gergaji dan serpih kayu merupakan hal yang perlu diprioritaskan dibandingkan implementasi DMO.
Sebelumnya, PT PLN meminta aturan khusus berupa pemberlakuan domestic sales obligation (DMO) untuk pendistribusian biomassa sebagai campuran atau co-firing PLTU PLN.
Corporate Secretary PLN Primary Energy Indonesia (EPI) Mamit Setiawan menjelaskan, saat ini biomassa untuk pembangkit listrik hanya sebatas harga patokan tertinggi atau HPT. Saat ini, HPT batu bara untuk PLN sebesar US$ 70 per ton dengan nilai kalori 6.300 kkal per kilogram (kg).
Angka ini bisa berubah sedikit karena kandungan kalori biomassa disamakan dengan kandungan kalori batubara. Sementara itu, batas atas harga batu bara kalori rendah yakni 4.300 hingga 4.600 kkal per kilogram ditetapkan US$ 51 per ton.