liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
bosswin168
bosswin168 login
bosswin168 login
bosswin168 rtp
bosswin168 login
bosswin168 link alternatif
boswin168
bocoran rtp bosswin168
bocoran rtp bosswin168
slot online bosswin168
slot bosswin168
bosswin168 slot online
bosswin168
bosswin168 slot viral online
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
lotus138
bosswin168
bosswin168
bosswin168
maxwin138
master38
master38
master38
mabar69
mabar69
mabar69
mabar69
master38
ronin86
ronin86
ronin86
cocol77
cocol77
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
Logo Katadata

Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan mengamanatkan Dewan Jasa Keuangan (OJK) untuk mengawasi perdagangan karbon. Kementerian Keuangan mengatakan penciptaan pertukaran karbon yang andal saat ini menjadi prioritas utama pemerintah daripada penerapan pajak karbon.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menjelaskan penciptaan pasar karbon yang handal akan menjadi salah satu langkah utama Indonesia dalam mengurangi emisi gas rumah kaca atau GRK di dalam negeri. Penerapan pajak karbon akan mendukung perdagangan karbon dan meningkatkan kredibilitas perdagangan karbon domestik.

“Yang paling ingin kita dorong dalam pengurangan GRK adalah carbon pricing. Ada dua skema carbon pricing yaitu dengan pajak dan pasar. Kita ingin mendorong pasar ini lebih kuat lagi,” ujar Febrio di Kompleks Perkantoran DPR, Kamis (8/8). ). /12).

Namun, dia belum bisa memastikan apakah peluncuran pasar karbon dalam negeri bisa terealisasi tahun ini. Menurutnya, Kementerian Keuangan akan bekerja sama dengan OJK dalam menciptakan pertukaran karbon yang andal dengan menerbitkan pajak karbon.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, implementasi pasar karbon juga diatur dalam RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Hal itu dilakukan dengan memberikan mandat pengawasan kepada OJK dengan menambahkan tugas kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal untuk mengawasi Financial Derivatives dan Carbon Exchange.

“Penukaran karbon kami libatkan di OJK untuk memantau bagaimana perdagangan karbon dilakukan melalui surat berharga. Sangat penting dikelola dengan baik dan benar,” ujar Sri Mulyani.

Dalam draf RUU PPSK versi 8 Desember yang diterima Katadata.co.id. OJK memiliki tugas mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, keuangan derivatif, dan pertukaran karbon. Pertukaran karbon secara khusus diatur dalam tiga pasal dalam RUU tersebut.

Menurut RUU PPSK, perdagangan karbon di dalam dan/atau luar negeri dapat dilakukan dengan mekanisme pertukaran karbon. Pertukaran karbon hanya dapat diselenggarakan oleh pelaku pasar yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.

Perdagangan karbon melalui pertukaran karbon dilakukan dengan membangun infrastruktur perdagangan karbon, mengatur penggunaan pendapatan negara dari perdagangan karbon, dan/atau menyelenggarakan transaksi karbon.

Menurut RUU tersebut, perdagangan karbon melalui pertukaran karbon harus memenuhi persyaratan dan memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan yang lebih lengkap akan diterbitkan melalui peraturan OJK.

Sri Mulyani sebelumnya mengatakan Indonesia membutuhkan dana hingga Rp 4.002,44 triliun untuk mencapai target penurunan emisi karbon hingga 29% pada 2030. Kebutuhan dana tersebut meningkat Rp 541 triliun dibandingkan estimasi yang dikeluarkan sebelumnya.

Estimasi kebutuhan dana ini sesuai perhitungan Laporan Biennial Update (BUR) Ketiga yang dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun lalu. Perkiraan ini berbeda dengan laporan BUR 2018 kedua sebesar Rp3.461,31 triliun.

Kebutuhan pendanaan untuk target penurunan emisi terutama dialokasikan untuk sektor energi dan transportasi serta kehutanan.

“Dilihat dari BUR ketiga, peningkatan kebutuhan kehutanan dan lahan sebesar Rp 309 triliun dan energi transportasi Rp 3.500 triliun,” kata Sri Mulyani di Kongres Kehutanan Indonesia (KKI) VII, Selasa (28/6).

Sektor lain yang juga membutuhkan dana besar untuk mengurangi emisi karbonnya adalah limbah sebesar Rp 185,27 triliun. Kebutuhan tersebut meningkat dari perkiraan tahun 2018 sebesar Rp30,34 triliun. Kebutuhan pembiayaan untuk penurunan emisi di sektor pertanian juga meningkat dari Rp 5,18 triliun menjadi Rp 7,23 triliun. Sedangkan kebutuhan dana untuk penurunan emisi di sektor IPPU turun dari perkiraan Rp 40,77 triliun menjadi Rp 930 miliar.

Reporter: Andi M. Arief