PT PLN, PT PLN Energi Primer Indonesia (EPI), Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY), dan Kesultanan Yogyakarta bersinergi mengembangkan kawasan ekonomi hijau.
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X mengapresiasi sinergitas yang mendukung agenda transisi energi. Menurutnya, kerjasama ini sejalan dengan penggunaan prinsip Sustainable Development Goals (SDG’s) dan keterlibatan masyarakat yang selalu digalakkan oleh Pemerintah Daerah DIY.
“Oleh karena itu, kami mendukung penuh langkah PLN dalam program transisi energi yang menjadi kepentingan bersama,” ujarnya dalam siaran pers, dikutip Rabu (15/3).
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan, badan usaha milik negara (BUMN) itu aktif menjalin kerja sama dengan pemerintah dan masyarakat untuk mencapai target pengurangan emisi karbon.
“Dulu Sri Sultan Hamengkubuwono IX menjaga bangsa ini dengan konsep pertahanan dan keamanan rakyat semesta (hankamrata). Saat ini, Sri Sultan Hamengkubuwono X menjadi pionir dalam penerapan konsep ketahanan energi bagi masyarakat dunia,” ujarnya.
Hal ini juga sejalan dengan konsep hidup masyarakat Yogyakarta yaitu “memayu hayuning bawana”. Artinya bagaimana cara hidup manusia dapat memperhatikan kehidupan asli yang telah indah dari Tuhan, tambah Darmawan.
Selain membangun pembangkit energi baru terbarukan, PLN berinovasi untuk mengurangi emisi. Salah satunya dengan menerapkan teknologi co-firing pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Saat ini terdapat 69 gigawatt PLTU yang beroperasi di Indonesia dengan kebutuhan batubara 160 juta ton dalam satu tahun.
Untuk mengurangi emisi, PLN mengganti sebagian batubara dengan biomassa untuk bahan bakar pembangkit listrik. Hingga 2025, PLN Grup membutuhkan pasokan biomassa sebanyak 10,58 juta ton. Untuk itu, keterlibatan masyarakat sangat penting.
Masyarakat dapat menjadi pelaku utama dalam penyediaan kebutuhan biomassa melalui pengembangan hutan energi dan pengolahan limbah. Peran Pemerintah Kabupaten Yogyakarta dan Kesultanan Yogyakarta juga penting. Dengan dukungan kedua pihak ini, masyarakat dapat memanfaatkan lahan yang tidak terpakai atau terdegradasi untuk menanam tanaman energi.
Selain dapat mengubah lahan terlantar menjadi lahan hijau, masyarakat juga akan mendapatkan manfaat dari pengelolaan hutan energi. “Dalam satu langkah, kita berhasil menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat, sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat,” kata Darmawan.
PLN telah memetakan kebutuhan tanaman energi. Sejak Februari 2023, PLN telah menanam bibit pohon energi di lahan seluas 30 ribu hektare (ha). Nantinya akan ditanam sebanyak 50 ribu bibit pohon energi. Bibit pohon terdiri dari tumbuhan kaliandra, gamal dan tarum.
PLN juga membantu masyarakat dalam hal pengelolaan hutan energi. “Kami juga mengadakan pelatihan bagi masyarakat agar dapat menambah jumlah pembangkit energi ini. Ini bisa meningkat dua sampai tiga kali lipat,” tambah Darmawan.
Pada saat yang sama, PLN juga mendukung masyarakat untuk mengelola ternak di sekitar hutan energi, sehingga menjadi bagian dari rantai pasok biomassa. Biomassa yang saat ini digunakan PLN berasal dari serbuk gergaji, serpihan kayu, cangkang sawit, tongkol jagung, dan bahan bakar limbah padat.
Rantai pasokan biomassa digarap perseroan mulai dari perencanaan, pembangunan, pengelolaan pabrik biomassa, hingga komersialisasi PLTU PLN. Direktur Utama PLN EPI, Iwan Agung Firstantara mengatakan proyek percontohan hutan energi di Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta, membutuhkan waktu satu tahun untuk proses penanaman.
Biomassa yang dihasilkan kemudian akan digunakan untuk memasok PLTU Pacitan. Jumlah biomassa yang bisa dihasilkan dari 30 ha lahan mencapai 450 ton per tahun.
Tahun ini PLN membutuhkan pasokan 1,05 juta ton biomassa untuk memasok 46 PLTU milik PLN Grup. “Kebutuhan ini akan terus meningkat (sampai) tahun 2025. Kita harus memastikan pasokan biomassa ini aman, sehingga bisa mengurangi emisi hingga 11,58 juta ton CO2e,” ujar Iwan.