Pemerintah akan memberikan insentif bagi kendaraan listrik mulai 20 Maret 2023. Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan kebijakan ini merupakan langkah pemerintah dalam mengurangi emisi karbon dan gas rumah kaca di sektor transportasi.
Darmawan menjelaskan emisi GRK pada tahun 2020 sebesar 280 juta metrik ton emisi CO2. Angka tersebut bisa meningkat menjadi 860 juta metrik ton emisi CO2 jika strategi bisnis tidak diubah.
“Jika kita bergerak maju dengan strategi business as usual, emisi akan meningkat dari 280 juta pada 2020 menjadi 860 juta metrik ton emisi CO2 per tahun pada 2060,” katanya dalam konferensi pers di Kantor Pusat PLN, Jakarta, Jumat (10/3). ).
Oleh karena itu, lanjut Darmawan, pemerintah mencanangkan strategi penurunan emisi GRK di sektor transportasi dengan mengalihkan transportasi berbasis BBM ke listrik.
“Dengan catatan Perpres 55 Tahun 2019, ada regulasi pendukung dan kali ini pemerintah mengambil langkah konkrit dengan memberikan insentif Rp 7 juta jika ada pembelian kendaraan bermotor listrik berbasis baterai,” ujarnya. .
Selain itu, ia juga menilai transportasi berbasis listrik juga akan bergeser dari energi berbasis impor menjadi energi berbasis domestik. Pasalnya, kata dia, konsumsi minyak kita saat ini sekitar 1,5 juta barel per hari (bph), namun produksi minyak hanya sekitar 650 ribu barel per hari.
“Untuk itu, peralihan dari transportasi berbasis BBM ke listrik telah mengubah energi yang sebelumnya berbasis impor menjadi energi berbasis listrik di dalam negeri,” ujarnya.
Lebih lanjut, kata Darwaman, transportasi berbasis listrik juga akan bergeser dari energi mahal ke energi murah. Perhitungannya, harga satu liter bensin minimal Rp 10.000 per liter, sedangkan energi setara listrik per liter bensin hanya sekitar 1,5 kwh.
“Kalau harga keekonomiannya sekitar Rp 1.500. Jadi, listrik setara 1 liter bensin hanya berkisar Rp 2.500. Artinya, ini juga bergeser dari energi yang mahal ke energi yang lebih murah,” katanya.
Selanjutnya, transportasi berbasis listrik juga dapat mengurangi emisi GRK. Dengan 1 liter bensin menghasilkan emisi sekitar 2,4 kg CO2, 1 liter solar 2,6 kg CO2.
“Ini setara dengan 1,5 kWh listrik. 1 kWh listrik jika listrik dari batu bara (emisi) adalah 1 kilogram per kWh. Jadi, kalau 1,5 kWh, berarti hanya setara 1,5 kilogram CO2 per liter listrik. Artinya ada pengurangan 40% jika listriknya dari batu bara,” ujarnya.
Oleh karena itu, peralihan transportasi dari BBM ke listrik merupakan upaya pemerintah untuk mencapai net zero emission (NZE) di sektor transportasi.
Mulai 20 Maret 2023, pemerintah akan memberikan subsidi sepeda motor listrik sebesar Rp7 juta per unit, yakni untuk pembelian 200.000 unit baru dan konversi sepeda motor berbahan bakar minyak menjadi 50.000 sepeda motor listrik.
Kementerian Perindustrian selaku kuasa pengguna anggaran (KPA) untuk program ini sedang menyiapkan skema bantuan untuk pembelian kendaraan listrik, sehingga diharapkan kebijakan ini sesuai target.
Produsen KBLBB dalam negeri mendaftarkan jenis kendaraan yang akan diikutsertakan dalam program ini dengan syarat memenuhi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebesar 40%. Kemudian, lembaga verifikasi akan memverifikasi nomor identifikasi kendaraan (VIN) sesuai dengan TKDN.
Selanjutnya, pendataan dilakukan melalui distributor dan koordinasi dengan Himpunan Bank Nasional (Himbara) terkait proses verifikasi. Setelah itu, bank Himbara melakukan pengembalian dana kepada penerbit.