Putaran kedua negosiasi Komite Konsultatif Antarpemerintah (INC-2) tentang masalah polusi plastik akan berlangsung di kantor pusat UNESCO di Paris pada 29 Mei-2 Juni.

Dalam pertemuan ini, perwakilan pemerintah dari semua negara akan merundingkan kesepakatan penting untuk menghentikan polusi plastik. Ini merupakan bagian dari lima putaran perundingan yang digelar untuk menghasilkan kesepakatan yang mengikat di sektor pencemaran plastik. Tahun lalu, putaran pertama digelar di Uruguay pada 28 November-2 Desember 2023.

Ketua Kampanye Laut Badan Investigasi Lingkungan, Christina Dixon mengatakan salah satu isu penting yang akan dibahas dalam sesi negosiasi adalah terkait apakah kesepakatan ini akan membatasi produksi plastik. “Pembatasan produksi plastik harus menjadi prioritas negosiasi dan upaya penting mengakhiri pencemaran plastik,” ujarnya, dalam keterangan resmi, Selasa (16/5).

Dizon mengatakan sebagian besar negara mendukung larangan tersebut, tetapi bukan produsen minyak dan gas. Ini karena plastik masih menjadi bagian penting dari permintaan minyak dan gas.

Negara-negara di seluruh dunia juga perlu bernegosiasi apakah langkah-langkah untuk mengurangi polusi seperti pembatasan produksi, standar desain produk plastik, atau komitmen pengelolaan limbah akan menjadi peraturan yang mengikat secara hukum.

Sejumlah negara seperti Amerika Serikat, Qatar, Arab Saudi, Bahrain, Mesir, dan China disebut-sebut akan mendorong upaya tersebut seperti Perjanjian Paris, di mana negara-negara tersebut mengedepankan upaya untuk berkontribusi secara sukarela. Sementara itu, Uni Eropa, Amerika Latin, dan beberapa negara di Afrika dan Pasifik mendorong kesepakatan yang lebih mengikat.

Isu lain yang tidak kalah pentingnya adalah terkait komitmen negara maju untuk memberikan dukungan finansial. “Masalah pendanaan telah menghambat banyak negosiasi internasional, termasuk masalah kerugian dan kerusakan di sektor perubahan iklim,” kata Dixon.

Sementara bagi Indonesia, isu plastik merupakan salah satu isu terpenting saat ini. Pada KTT G20 tahun lalu, pemerintah menargetkan pengurangan pembuangan sampah plastik ke laut hingga 70%. Deputi Koordinator Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nani Hendriarti mengatakan, persoalan sampah plastik bukan hanya menjadi masalah Indonesia tetapi menjadi perhatian semua negara. Dampak sampah plastik tidak hanya pada perairan, tetapi juga pada ekosistem perairan dan kesehatan manusia.

“Dari 10 juta metrik ton sampah yang masuk ke laut, 10% mempengaruhi penyebaran yang kita sebut lintas batas. Data penelitian untuk Indonesia yang dilakukan oleh LIPI dengan melibatkan kemitraan dari peneliti lain menunjukkan bahwa kebocoran sampah plastik ke laut adalah 0,27 hingga 0,59 juta ton per tahun,” ujarnya Oktober lalu.

Pengurangan limbah juga merupakan bagian penting dari pengurangan emisi Indonesia. Dalam dokumen NDC terbaru, kontribusi pengurangan karbon di sektor limbah meningkat empat kali lipat dari 10 juta ton setara CO2 menjadi 40 juta ton setara CO2.

Sementara itu, data KLHK menunjukkan Indonesia menghasilkan 67,8 juta ton sampah pada tahun 2020. Sebanyak 37,3% sampah di Indonesia berasal dari kegiatan rumah tangga. Sumber sampah terbesar berikutnya berasal dari pasar tradisional yaitu 16,4%. Sebanyak 15,9% sampah berasal dari kawasan ini. Kemudian, 14,6% sampah berasal dari sumber lain.