Pemprov diperkirakan berpotensi kehilangan hingga 6,4% pendapatannya menyusul program pensiun dini pembangkit listrik berbahan bakar batu bara dalam skema Energy Transition Partnership (JETP).

Laporan terbaru CELIOS dan Yayasan Cerah menunjukkan masyarakat dan pemerintah setempat akan merasakan dampak langsung dari pensiun dini PLTU. Pendapatan Asli Daerah (PAD) misalnya berpotensi tergerus pada kisaran 1,2%-6,4% dari total PAD di suatu kabupaten.

Muhammad Andri Perdana, Peneliti CELIOS, mengatakan potensi kerugian PAD bisa dikurangi dengan melakukan negosiasi dengan pemerintah pusat terkait transfer dana ke provinsi. Selain itu, pemerintah daerah juga harus mendorong program untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja yang terkena dampak.

“Sedangkan dari aspek perputaran ekonomi UMKM, kajian CELIOS menemukan efek langsung keberadaan PLTU, meski kecil, terhadap perekonomian sektor informal, namun perlu mendapat perhatian dari skema JETP,” ujar Andri, Selasa (18/7).

Bhima Yudhistira, Ekonom dan Direktur CELIOS mengatakan, kajian yang dilakukan di Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Timur dan 3 kabupaten di Langkat, Cilacap dan Probolinggo menyimpulkan bahwa pemerintah daerah tidak terlibat aktif dalam agenda JETP. Akibatnya, transisi energi akan menekan sektor tenaga kerja, dan pendapatan masyarakat yang bergantung pada rantai pasok PLTU.

Bhima mencontohkan 4.666 tenaga kerja langsung, baik tetap maupun tidak tetap, yang akan terkena dampak penutupan PLTU di Langkat, Cilacap, dan Probolinggo.

“Ini juga belum termasuk tenaga kerja tidak langsung, yaitu para pelaku UKM yang berada di sekitar lokasi PLTU maupun tenaga kerja di lokasi sumber batubara,” ujarnya.

Muhammad Saleh, peneliti CELIOS, mengungkapkan bahwa sebagian besar pemerintah daerah yang menjadi obyek penelitian tidak mengetahui dan tidak terlibat dalam kebijakan transisi energi JETP. Secara khusus, pemerintah daerah tidak mengetahui adanya Perpres Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penambahan Urusan Pemerintahan Bersama Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral pada subsektor Energi Baru dan Terbarukan.

Hingga saat ini, pemerintah daerah juga belum memiliki kerangka regulasi pelaksanaan Perpres No. 11/2023. Selain itu, pemerintah provinsi menyatakan bahwa kerangka peraturan yang ada belum dapat menjawab kebutuhan transisi energi. Saleh menambahkan

“Sebaiknya pemerintah daerah mulai memberikan jaminan perlindungan materiil kepada masyarakat setelah PLTU ditutup,” ujarnya.

Sebelumnya, Direktur Komunikasi Sekretariat JETP Adhityani Putri mengatakan dokumen investasi alias Comprehensive Investment Plan and Policy (CIPP) akan diluncurkan pada 16 Agustus mendatang. Selain pelacakan pendanaan dan pengorganisasian program, Sekretariat juga menyusun peta jalan transisi energi yang terkonsolidasi.

“Sampai dengan 16 Agustus jumlahnya masih bisa berubah,” ujarnya.