Perkembangan biomassa dan biodiesel dinilai menimbulkan masalah baru dalam memenuhi kebutuhan pangan khususnya minyak goreng.
Peneliti Traction Energy Asia, Ramada Febrian mengatakan, pemerintah telah menetapkan kebijakan B35 dengan mencampurkan 35% biofuel dari minyak sawit dengan BBM. Selain itu, pemerintah juga mendorong pengolahan tumbuhan hutan menjadi wood pellet dalam skema co-firing dengan PLTU batu bara. .
“Karena permintaan pangan dan energi banyak, maka akan menaikkan harga,” ujarnya.
Ramada mengatakan, kenaikan harga minyak goreng akan membebani APBN karena pemerintah harus memberikan subsidi. Sementara itu, Peneliti Tren Asia Amalya Reza mengatakan pengembangan biomassa berisiko membuka kawasan hutan. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 menyebutkan kawasan hutan dengan fungsi hutan produksi konversi (HPK) diusulkan untuk energi.
“HPK masih memiliki 5 juta hektare (ha) hutan alam. Jadi kemungkinan mendorong deforestasi di HPK sangat besar. Jadi ada potensi ancaman deforestasi 5 juta hektare dengan proyek energi ini,” kata Amalya.
Amalya mencontohkan Perusahaan Listrik Negara (PLN) telah membuat perjanjian dengan Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perhutani) dan Perusahaan Perkebunan Negara (PTPN). Perhutani akan mengalokasikan lahan seluas 70.000 hektar untuk dijadikan tanaman energi, sedangkan PTPN akan memasok limbah kelapa sawit, tebu, dan karet yang akan ditanam kembali sebagai bahan baku.
Data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) tahun 2022 memperkirakan MSM untuk pangan mencapai 9,6 juta ton dan untuk biodiesel sebesar 8,8 juta ton. Sementara itu, Lembaga Pengkajian Ekonomi dan Demokrasi Universitas Indonesia (LPEM UI) memperkirakan pengembangan biodiesel skenario B50 membutuhkan lahan seluas 9,29 juta ha atau setara dengan 140 kali luas DKI Jakarta. .
Asia Trend Study tahun 2022 memperkirakan kebutuhan lahan HTE untuk memenuhi target 10% joint fire pada 107 unit PLTU akan membutuhkan setidaknya 2,33 juta ha atau setara dengan 35 kali luas DKI Jakarta.
Pada akhir tahun 2022, Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik. Peraturan ini mengatur delapan jenis energi terbarukan, yaitu air, panas bumi, surya, angin, biomassa, biogas, air laut, dan bahan bakar nabati (BBN).
“Dengan keluarnya Perpres ini, kita memiliki regulasi yang mendukung percepatan EBT menjadi lebih komprehensif,” ujar Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Dirjen ETBKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kemen ESDM) yang baru. Energi dan Sumber Daya Mineral) Dadan Kusdiana.
Biomassa, biodiesel dan biogas sering diklasifikasikan sebagai bioenergi, dan merupakan sumber energi terbarukan yang potensial. Data Dirjen EBTKE menunjukkan hingga Oktober 2022, bioenergi memiliki potensi sebesar 57 gigawatt (GW) sedangkan konsumsinya sebesar 3.073 megawatt (MW).
Menurut Ramada Febrian, ada beberapa alternatif untuk menghindari risiko persaingan energi dan pangan. Misalnya dengan menetapkan batas-batas areal perkebunan kelapa sawit. “Kita berhenti [perluasan] mendarat pukul 16.38 [juta ha],” kata Ramada.
Pemerintah kemudian dapat memperkirakan kebutuhan pangan dan energi secara berkala. Sejalan dengan itu, peningkatan produktivitas sawit rakyat dan pembatasan ekspor dapat dilakukan.
Selanjutnya, pemerintah dapat mengajukan alokasi stempel untuk campuran MSM dan biodiesel, misalnya menggunakan minyak jelantah. Pada 2021, Traction memperkirakan minyak jelantah akan melengkapi 10-15% atau 2-3 juta ton. “Misalnya kebutuhan biodiesel 15 juta ton, dan kita sudah cap 10 juta, 3 juta bisa dari minyak jelantah,” ujar Ramada.
“Ada langkah berani yang diambil Australia untuk menghentikan penggunaan biomassa berbasis hutan sebagai sumber energi terbarukan. Indonesia harus bisa melakukannya,” kata Amalya dari Trend Asia.