liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
bosswin168
bosswin168 login
bosswin168 login
bosswin168 rtp
bosswin168 login
bosswin168 link alternatif
boswin168
bocoran rtp bosswin168
bocoran rtp bosswin168
slot online bosswin168
slot bosswin168
bosswin168 slot online
bosswin168
bosswin168 slot viral online
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
lotus138
bosswin168
bosswin168
maxwin138
master38
master38
master38
mabar69
mabar69
mabar69
mabar69
master38
ronin86
ronin86
ronin86
cocol77
cocol77
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
cocol77
ronin86
cocol77
cocol77
cocol77
maxwin138
MASTER38 MASTER38 MASTER38 MASTER38 BOSSWIN168 BOSSWIN168 BOSSWIN168 BOSSWIN168 BOSSWIN168 COCOL88 COCOL88 COCOL88 COCOL88 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MAHJONG69 MAHJONG69 MAHJONG69 MAHJONG69 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 ZONA69 ZONA69 ZONA69 NOBAR69 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38
SLOT GACOR HARI INI SLOT GACOR HARI INI
BOSSWIN168 BOSSWIN168
BARON69
COCOL88
MAX69 MAX69 MAX69
COCOL88 COCOL88 LOGIN BARON69 RONIN86 DINASTI168 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 MABAR69 COCOL88
ronin86
bwtoto
bwtoto
bwtoto
master38
Logo

Sejumlah pengamat menilai pemerintah pusat, PLN, dan Sekretariat Just Energy Transition Partnership (JETP) belum memiliki kerangka kerja yang seragam dan komprehensif sebagai acuan dalam transisi energi. Kerangka acuan ini dibutuhkan untuk mengatasi dampak ekonomi dan sosial yang mungkin timbul dari pelaksanaan transisi energi.

Peneliti CELIOS Muhamad Saleh transisi energi berpotensi gagal karena belum adanya kerangka acuan yang komprehensif dalam transisi energi. “Pertama, program JETP masih pada level kebijakan yang tidak memiliki basis hukum yang kuat, termasuk penyebutan dokumen Comprehensive Investment and Policy Plan (CIPP) sebagai living document yang sewaktu-waktu bisa berubah,” kata Saleh dalam Diseminasi Temuan Riset CELIOS dan CERAH ‘Antisipasi Dampak Ekonomi Pensiun Dini PLTU Batu Bara’ yang berlangsung di Jakarta, Kamis (25/1).

Kedua, pemerintah belum menentukan waktu yang spesifik untuk menyusun peta jalan (road map) pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara. Ketiga, kriteria untuk mempercepat pengakhiran operasi PLTU tidak bebas dari konflik kepentingan.

“Situasi benturan kepentingan menjadi sangat nyata saat PLN harus mengakhiri pengoperasian PLTU yang dimilikinya sendiri atau PLTU milik swasta (Independent Power Producer/IPP),” kata Saleh.

Sementara itu, Direktur Eksekutif CERAH Agung Budiono mengatakan agenda transisi energi, pensiun dini PLTU penting dilakukan untuk mencapai ambisi Net Zero Emissions (NZE) pada 2060. Namun, langkah itu tidak cukup.

Kebijakan tersebut harus diiringi dengan akselerasi pembangunan energi terbarukan agar mampu mengatasi dampak sosial dan ekonomi yang timbul akibat pensiun dini PLTU. “Jadi, antara pensiun dini PLTU dan pembangunan energi terbarukan harus dilakukan secara paralel agar dampak ekonomi dan sosialnya bisa dimitigasi. Penting bagi pemerintah untuk melihat ini secara utuh,” tutur Agung.

Ia juga berharap pemerintah daerah dilibatkan dalam penyusunan peta jalan transisi energi dalam program pensiun dini PLTU. Pasalnya, pemerintah daerah akan menghadapi dampak ekonomi dan sosial dari kebijakan tersebut.

CELIOS dan CERAH memberikan sejumlah rekomendasi bagi pemerintah untuk menyempurnakan kebijakan dan regulasi terkait program transisi energi. Berikut ini rinciannya:

Penyusunan kerangka kerja atau peta jalan pensiun dini PLTU memerlukan perencanaan hukum dan kelembagaan terlebih dahulu. Misalnya, melalui pembentukan peraturan khusus untuk program percepatan pengakhiran masa operasional PLTUMerumuskan regulasi tentang prosedur yang jelas, pasti dan baku dalam proses penyusunan peta jalan percepatan pengakhiran operasional PLTUMelibatkan pemerintah daerah (pemda) dan aktor kunci dalam penyusunan peta jalan percepatan pengakhiran operasional PLTUMerumuskan kriteria bebas dari konflik kepentingan untuk mempercepat pengakhiran operasi PLTU milik PLN dan IPPMengubah Perpres 11/2023 dengan memperjelas konsep pembagian urusan pemerintahan konkuren bidang energi baru terbarukan (EBT) dengan pemda, pelibatan pemda kabupaten/kota, serta penyusunan peraturan untuk pengelolaan EBT di daerahMengintegrasikan perspektif gender, disabilitas, dan inklusi sosial (Gedsi) ke dalam semua aspek kerangka kebijakan transisi energi yang adil, termasuk undang-undang, kebijakan, proyek, dan alokasi anggaranMenemukan dan mengevaluasi permasalahan yang berkaitan dengan Gedsi serta hambatan-hambatan khusus yang memengaruhi individu, keluarga, dan komunitas

COCOL88 GACOR77 RECEH88 NGASO77 TANGO77 PASUKAN88 MEWAHBET MANTUL138 EPICWIN138 WORTEL21 WORTEL21 WORTEL21 WORTEL21 WORTEL21