Kementerian ESDM terus mendorong laju pertumbuhan pengembangan energi panas bumi untuk mencapai target 3,3 gigawatt (GW) sumber listrik bersih dari pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) hingga tahun 2030 dan 22 GW pada tahun 2060.
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan Indonesia bisa menjadi produsen panas bumi terbesar di dunia, melampaui Amerika Serikat.
“Sudah ada rencana pengadaan dalam business plan penyediaan listrik dengan target penambahan 3,3 GW dalam 10 tahun, Indonesia akan mempercepat implementasinya,” ujarnya dalam agenda Paviliun Indonesia di COP27 bertajuk Achieving Net Zero Goals Through Environment -Operasi Ramah Geothermal Energi Terbarukan, Selasa (8/11).
Untuk menemukan cadangan panas bumi, pemerintah meluncurkan program ‘pengeboran pemerintah’ yang bertujuan untuk mengembangkan panas bumi di beberapa daerah potensial melalui pendanaan daerah atau APBD untuk melakukan pengeboran eksplorasi.
Setelah cadangan ditemukan, pemerintah akan membuka tender terbuka. Mekanisme ini sudah diterapkan sejak tahun lalu di dua lokasi di wilayah Jawa dan di Nusa Tenggara Timur. Satu berhasil, sementara proyek lainnya menemui hambatan di awal. Menurut Dadan, implementasi di lapangan tidak selalu mulus.
“Geothermal adalah bisnis yang berisiko tinggi, terutama untuk eksplorasi. Tapi ketika Anda mendapatkan cadangan dari eksplorasi dan berhasil dengan proses pengeboran, maka Anda telah menemukan emas di bisnis panas bumi,” ujar Dadan.
Dadan mengatakan, pemerintah saat ini sedang mendorong sinergi tiga lembaga negara yang menangani masalah energi, khususnya energi terbarukan. Ketiga lembaga tersebut adalah Pertamina, PLN, dan PT Geo Dipa Energi yang berada di bawah Kementerian Keuangan.
Dalam kesempatan tersebut, Dadan juga menceritakan bahwa pengembangan panas bumi seringkali berjalan seiring dengan upaya konservasi lahan. Seperti terlihat pada PLTP Kamojang di Jawa Barat dengan kapasitas daya terpasang 235 megawatt (MW).
Selanjutnya ada PLTP Gunung Drajat berkapasitas 270 MW dan PLTP Gunung Salak di Jawa Barat berkapasitas 376,8 MW. Keberadaan ketiga PLTP tersebut disebut tidak mengganggu kawasan hutan di sekitarnya.
Sebelumnya, Kementerian ESDM menargetkan kapasitas PLTP pada 2035 mencapai 9.300 MW. Tahun lalu, Direktur Panas Bumi Kementerian ESDM Harris mengatakan, selisih kapasitas terpasang PLTP akan tercapai dalam empat belas tahun ke depan.
Untuk mencapai target tersebut, diperlukan biaya US$ 28,5 miliar atau Rp 404,7 triliun. Diperkirakan investasi PLTP 1 MW membutuhkan US$ 4 juta. “Dengan target penambahan kapasitas 7.125 MW hingga 2035, dibutuhkan sekitar US$ 28,5 miliar,” kata Harris kepada Katadata.co.id, Senin (4/10).