liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
bosswin168
bosswin168 login
bosswin168 login
bosswin168 rtp
bosswin168 login
bosswin168 link alternatif
boswin168
bocoran rtp bosswin168
bocoran rtp bosswin168
slot online bosswin168
slot bosswin168
bosswin168 slot online
bosswin168
bosswin168 slot viral online
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
lotus138
bosswin168
bosswin168
maxwin138
master38
master38
master38
mabar69
mabar69
mabar69
mabar69
master38
ronin86
ronin86
ronin86
cocol77
cocol77
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
cocol77
ronin86
cocol77
cocol77
cocol77
maxwin138
MASTER38 MASTER38 MASTER38 MASTER38 BOSSWIN168 BOSSWIN168 BOSSWIN168 BOSSWIN168 BOSSWIN168 COCOL88 COCOL88 COCOL88 COCOL88 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MAHJONG69 MAHJONG69 MAHJONG69 MAHJONG69 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 ZONA69 ZONA69 ZONA69 NOBAR69 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38
SLOT GACOR HARI INI SLOT GACOR HARI INI
BOSSWIN168 BOSSWIN168
BARON69
COCOL88
MAX69 MAX69 MAX69
COCOL88 COCOL88 LOGIN BARON69 RONIN86 DINASTI168 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 MABAR69 COCOL88
ronin86
bwtoto
bwtoto
bwtoto
master38
Pemerintah Targetkan 7,38 Juta Hektare Perhutanan Sosial hingga 2030

Pemerintah bertujuan untuk menyetujui akses legal ke Perhutanan Sosial (Perhutsos) untuk mencapai 7,38 juta hektar pada tahun 2030.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No.28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial yang diterbitkan pada 30 Mei lalu. Peraturan ini mengatur bahwa pemberian akses hukum Perhutsos akan dilakukan melalui tiga cara.

Pertama, tentukan skala prioritas. Kedua, penanganan konflik tenurial di kawasan hutan. Ketiga, perkuat mekanisme dan percepat pemberian persetujuan pengurus Perhutsos.

Selain itu, pemerintah juga menargetkan penguatan Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) hingga mencapai 17.000 KPS pada 2030. Wakil Kepala Staf II Kepresidenan Abetnego Tarigan mengatakan aturan ini akan mendorong kerja sama pola pemberdayaan dari kementerian/lembaga, daerah pemerintah. dan pihak terkait untuk meningkatkan kapasitas perhutanan sosial dalam kesejahteraan masyarakat.

“Perintah Presiden ini sukses. Karena mengatur tentang upaya percepatan pengelolaan perhutanan sosial yang belum diatur secara khusus pada peraturan sebelumnya yaitu peraturan pemerintah tentang tata hutan,” kata Abetnego, Rabu (7/6).

Abetnego menegaskan, perhutanan sosial merupakan program prioritas Presiden. Tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pengelola hasil hutan melalui pola pemberdayaan dengan tetap berpedoman pada kelestarian lingkungan. “Untuk itu, KSP bersama Kementerian Koordinator Bidang Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terus memantau program ini dan memastikan benar-benar berjalan sesuai dengan keinginan Presiden,” ujarnya.

Deputi KSP Bidang Pembangunan Manusia menjelaskan lebih lanjut, Perpres No. 28/2023 menjadi acuan bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk melakukan koordinasi, harmonisasi, dan integrasi program. Ini termasuk isu Restorasi Lahan Hutan (RHL) dan pembentukan dan pengembangan Pengembangan Kawasan Terpadu (IAD).

Beberapa terobosan mendasar yang diatur dalam Perpres, jelas Abetnego, antara lain pembentukan Pokja Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial dari tingkat nasional hingga tingkat kabupaten/kota. Selain itu, dalam rangka memperkuat kerja sama ini, juga dibuat Rencana Aksi lintas Kementerian dan Pemerintah Daerah dengan target pencapaian hingga tahun 2030.

Februari lalu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakan realisasi perhutanan sosial telah mencapai 5,31 juta hektar hingga Desember 2022. Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar mengatakan, dari 5,31 juta hektar itu, pemerintah mengeluarkan 8.041 keputusan untuk 1,14 juta ekor. rumah tangga.

Selain mengeluarkan keputusan resmi untuk memperluas perhutanan sosial, Kementerian juga berupaya memberikan bantuan kepada kelompok usaha dalam program ini.

“Masyarakat diberikan pendampingan agar terbentuk model bisnis yang kompetitif dalam skala korporasi,” ujarnya dalam keterangan resmi.

COCOL88 GACOR77 RECEH88 NGASO77 TANGO77 PASUKAN88 MEWAHBET MANTUL138 EPICWIN138 WORTEL21 WORTEL21 WORTEL21 WORTEL21 WORTEL21