Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus berupaya meningkatkan produksi listrik bersih dari pembangkit energi terbarukan. Hal ini dilakukan untuk mengejar target bauran energi baru terbarukan (EBT) yang telah ditetapkan sebesar 23% pada tahun 2025.
Dirjen Energi Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) yang baru, Dadan Kusdiana mengatakan, pemerintah mulai konsisten mendorong input listrik bersih sebesar 500 megawatt (MW) per tahun. Angka input tersebut relatif kecil jika mengacu pada bauran listrik EBT baru yaitu sekitar 12,6% dari total bauran energi nasional pada tahun 2022.
“Dari sisi persentase memang tidak terlalu bagus, tapi dari sisi pembangkit terus kami tambahkan, setiap tahun rata-rata 500 MW berasal dari pembangkit EBT,” ujar Dadan, Kamis (22/12).
Untuk mencapai target bauran energi bersih 23%, menurut Dadan, pemerintah akan mempercepatnya dengan mendaftarkan listrik EBT 2.000 MW per tahun. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa proses selesai dalam waktu tiga tahun.
“Untuk mengejar hingga 23% pada 2025, angka ini harus 2.000 MW, harus 4 kali lipat dari sekarang,” kata Dadan.
Lebih lanjut Dadan mengatakan, upaya yang paling realistis untuk mencapai target tersebut adalah melalui pemasangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sekaligus mengimplementasikan co-combustion batubara dengan biomassa di pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Sejauh ini, Kementerian ESDM mencatat ada 52 PLTU PLN yang menerapkan co-firing, dengan mix rate sekitar 1%-5%.
“Namun secara teknis bisa mencapai 15% hingga 20%, tergantung jenis boiler. Ini sukses besar untuk meningkatkan penggunaan EBT secara cepat,” ujar Dadan.
Sedangkan PLN membutuhkan sekitar 10,2 juta ton biomassa untuk menggantikan 10% kebutuhan batubara pada tahun 2025. Praktik pencampuran biomassa dengan batubara di PLTU yang sudah berjalan dapat ditemukan di PLTU Pelabuhan Ratu dan PLTU Rembang yang mendapat pasokan biomassa dari PT Perhutani. . .
Menurut catatan Kementerian ESDM, PLN sejauh ini telah melakukan uji tembak bersama di 26 PLTU dengan pangsa biomassa 1-5%. Mereka menyebutkan, total kapasitas listrik yang dihasilkan dari co-firing PLTU PLN akan mencapai 18 gigawatt (gw) pada 2024. Bahan biomassa yang digunakan antara lain wood pellet, cangkang sawit, dan serbuk gergaji. Metode co-firing diklaim dapat mengurangi emisi karbon karena mencampur batubara dengan biomassa untuk pembangkit listrik.
Dari 26 lokasi yang dilakukan uji coba PLTU, 13 PLTU telah menerapkan co-firing biomassa secara komersial. PLTU yang telah menerapkan joint fire antara lain PLTU Paiton (800 MW), PLTU Rembang (630 MW), PLTU Suralaya (1600 MW), PLTU Pelabuhan Ratu (1050 MW) dan PLTU Lontar (945 MW).
Di sisi lain, penerapan metode co-firing di PLTU dipandang sebagai sesuatu yang justru menunda proyek transisi energi negara. Manajer Program Akses Energi Berkelanjutan Institute of Essential Services Reform (IESR), Marlistya Citraningrum mengatakan, metode co-combustion tidak berpengaruh terhadap penurunan emisi karbon akibat proses kerja PLTU.
Ia menilai, selain mengurangi emisi yang tidak terlalu signifikan, metode co-firing perlu memperhitungkan pasokan bahan baku yang tidak sesuai dengan spesifikasi mesin PLTU dan harga yang masih belum ekonomis. Citra juga menyoroti pemikiran yang bertujuan untuk membangun Hutan Tanam Energi untuk memastikan ketersediaan pasokan biomassa.
“Mereka nanti akan menanam pohon di hutan kemudian membabat hutan, sehingga bertentangan dengan aspek pembukaan lahan,” kata Citra saat dihubungi, Senin (4/7).
Dia mencontohkan, satu-satunya cara untuk mengurangi emisi karbon yang dihasilkan oleh PLTU adalah dengan menghentikan PLTU lebih awal. Menurut Citra, penghentian pengoperasian PLTU lama perlu dilakukan agar energi terbarukan bisa segera menggantikannya.