Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menggandeng Hitachi Energy untuk mengembangkan teknologi energi bersih dengan menandatangani Letter of Intent (LoI).
Penandatanganan dilakukan oleh Plt Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ESDM Dadan Kusdiana dan Hitachi Energy South Asia Region Head N Venu di Jakarta, Senin (19/6).
Dadan dalam laporannya mengatakan bahwa LoI antara Kementerian ESDM dan Hitachi adalah untuk mempercepat transisi energi di Indonesia.
“Kesepakatan yang dilakukan kedua belah pihak adalah transfer of knowledge, riset bersama hingga solusi pengembangan teknologi khususnya di bidang infrastruktur kelistrikan,” kata Dadan.
Usai menyaksikan penandatanganan tersebut, Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan pada tahun 2060 diprediksi kebutuhan listrik di Indonesia mencapai 1.942 jam perawatan (TWh).
Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Pemerintah Indonesia juga telah menyusun roadmap pembangunan pembangkit listrik dari Energi Baru Terbarukan (EBT) sebesar 700 gigawatt (GW) hingga tahun 2060.
“Untuk mencapai tujuan tersebut, kami memerlukan dukungan dari segi teknologi, industri, dan infrastruktur dari seluruh pemangku kepentingan,” kata Arifin.
Ia mengatakan, tantangan besar dalam penyediaan listrik EBT adalah infrastruktur kelistrikan, mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki sumber energi yang berbeda satu sama lain.
Untuk itu, pemerintah juga telah menyiapkan program supergrid nasional untuk menghubungkan antar pulau di Indonesia, khususnya di pulau-pulau besar di Indonesia. “Sekarang kami sedang berusaha menghubungkan dari bagian utara Pulau Sumatera hingga bagian timur Pulau Jawa,” katanya.
Lebih lanjut, tambah Arifin, untuk mempercepat program tersebut diperlukan kerjasama dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan baik nasional maupun internasional, salah satunya Hitachi Energy.
Menurutnya, Hitachi Energy merupakan salah satu perusahaan yang memiliki teknologi dan transformasi digital yang dibutuhkan untuk mempercepat transisi energi.
Sementara itu, Chief Executive Officer Hitachi Energy Claudio Facchin mengatakan Hitachi Energy mendukung Pemerintah Indonesia dalam mencapai target yang telah ditetapkan, di mana percepatan transisi energi merupakan kunci menuju net zero emission (NZE) dan mengatasi darurat iklim.
“Kami sangat senang dapat mempererat hubungan jangka panjang kami di Indonesia dan mendukung pemerintah untuk mencapai target ambisiusnya,” kata Facchin.
Dia menjelaskan, bidang fokus kerja sama teknis ini meliputi integrasi energi terbarukan, konektivitas, kualitas daya, teknologi edge-of-the-grid, dan solusi digital untuk mengatasi kompleksitas pasokan dan permintaan listrik baru.
“Ini adalah contoh kerja sama yang baik untuk mencapai tujuan bersama memajukan masa depan energi yang berkelanjutan bagi semua orang,” lanjutnya.
Sebagai informasi, Hitachi Energy hadir sejak 1980 untuk mendukung infrastruktur kelistrikan di Indonesia. Hitachi Energy juga terlibat dalam beberapa proyek transisi energi di Indonesia.
Salah satu proyeknya adalah menghubungkan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) 220 megawatt (MW) di Wilayah Dedap di Sumatera Selatan yang memasok listrik bebas karbon ke jaringan Sumatera.
Kemudian diimplementasikan solusi edge-of-the-grid di beberapa area, termasuk microgrid di Pulau Semau, Selayar dan Nusa Penida yang membantu memenuhi 20 persen kebutuhan listrik selama KTT G20 lalu.