Sejumlah pakar menilai pembentukan holding panas bumi yang menaungi tiga BUMN, PLN Gas, Pertamina Geothermal Energy, dan Geo Dipa Energi, untuk mengoptimalkan pengembangan panas bumi tanah air tidak mendesak. Namun, holding tersebut bisa menghindari persaingan dari ketiga BUMN di bisnis panas bumi tersebut.
Ekonom Energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, mengatakan penyatuan tiga perusahaan milik pemerintah itu bisa dilakukan meski masing-masing perusahaan memiliki basis bisnis yang berbeda.
Lebih lanjut, Fahmy mengatakan, meski Pertamina lebih banyak bergerak di bisnis eksplorasi migas, perusahaan migas milik negara itu juga dinilai memiliki potensi untuk menjalankan bisnis panas bumi. Pasalnya, model pengusahaan energi panas bumi hampir mirip dengan proses pengangkutan minyak dan gas bumi dari perut bumi.
“Holding itu terkait pembangkit listrik. Saya kira dengan konsolidasi ini, pemanfaatan panas bumi sebagai sumber listrik PLN bisa lebih efisien dan menutup potensi persaingan antar BUMN,” ujar Fahmy kepada Katadata.co.id, Kamis (30/30). 3).
Direktur Eksekutif Energy Watch, Daymas Arangga mengatakan, penggabungan BUMN panas bumi saat ini belum mendesak dan sebaiknya ketiga BUMN tersebut berjalan sendiri-sendiri sambil melakukan kajian mendalam sebelum membentuk holding.
“Bagaimana masing-masing perusahaan bisa lebih mengembangkan bisnis panas buminya. Tapi ke depan, kami sepakat konsolidasi agar panas bumi bisa lebih berkembang lagi,” ujar Daymas.
Ia menambahkan, pemerintah perlu memperketat regulasi terkait kepastian investasi di sektor pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) dengan membagikan berbagai insentif, mengingat bisnis ini merupakan bisnis yang berisiko tinggi.
“Apalagi panas bumi merupakan salah satu sumber energi terbarukan yang dapat diandalkan dengan potensi besar yang dimiliki Indonesia saat ini,” kata Daymas.
Sebelumnya, Kementerian ESDM menyebut rencana penyatuan holding panas bumi belum mencapai titik temu. Direktur Geoterma Harris Yahya mengatakan ketiga perusahaan pelat merah itu masih menghitung potensi keuntungan yang akan diperoleh setelah dikonsolidasikan.
Sebagai perusahaan yang berdiri sejak tahun 2002, Geo Dipa memiliki fasilitas produksi listrik panas bumi dari hulu hingga hilir. Sementara itu, operasional PGE masih sebatas infrastruktur hulu dan PLN yang hanya berperan di sektor hilir atau pembangkit listrik.
“Merger itu punya kalkulasi sendiri. Mungkin tidak mencapai titik pertemuan, jadi ini belum dilaksanakan. Geo Dipa juga belum sempat membahas lebih lanjut,” kata Harris saat ditemui di Sekretariat Ikatan Alumni ITB, Jakarta Selatan, Rabu (29/3).
Harris juga mengatakan rencana konsolidasi akan dicoba sebelum PGE melakukan penawaran umum perdana (IPO) Februari lalu. “Dulu diharapkan merger terjadi sebelum IPO PGE, merger belum selesai, tapi sekarang PGE sudah IPO,” kata Harris.