Negara-negara Uni Eropa (UE) akhirnya menyepakati pajak karbon perbatasan atas produk-produk yang dianggap mencemari lingkungan. Pajak tersebut merupakan bagian dari perombakan pasar karbon di benua itu yang bertujuan untuk menjadikan perekonomiannya netral karbon pada tahun 2050.
Para menteri UE menyelesaikan rincian Mekanisme Penyesuaian Perbatasan Karbon pada Minggu (18/12) pagi. Mekanisme ini akan mengenakan biaya tambahan sebagai “harga polusi” atas impor produk tertentu ke kawasan UE.
Industri intensif karbon di UE harus mematuhi standar emisi yang ketat. Pajak ini dirancang untuk memastikan bisnis tidak dirugikan oleh pesaing di negara-negara dengan peraturan standar emisi yang lebih lemah.
Pajak ini akan digunakan terlebih dahulu untuk impor produk besi dan baja, semen, aluminium, pupuk, serta listrik dan hidrogen, yang nantinya akan diperluas ke jenis produk lainnya. Pajak juga mencegah perusahaan UE memindahkan produksi ke negara dengan peraturan emisi yang lebih lemah.
Anggota parlemen Eropa menjuluki strategi “kebocoran karbon”. Namun di bawah mekanisme baru, perusahaan harus membeli sertifikat untuk menutupi emisi yang dihasilkan dalam memproduksi barang yang diimpor ke UE berdasarkan perhitungan yang terkait dengan harga karbon UE.
Konsultan dari Belanda, Mohammad Chahim mengatakan, kebijakan ini akan menjadi pilar penting dalam kebijakan iklim Eropa. “Ini adalah satu-satunya mekanisme yang harus kami berikan kepada mitra dagang kami untuk mendekarbonisasi industri manufaktur mereka,” katanya seperti dikutip CNN, Selasa (20/12).
Amerika dan Afrika Selatan memprotes
Namun, rencana untuk menerapkan pajak karbon perbatasan ditentang oleh sekutu UE, termasuk Amerika Serikat (AS) dan Afrika Selatan, yang mengkhawatirkan dampak pajak karbon perbatasan pada produsen mereka.
“Ada banyak kekhawatiran dari pihak kami tentang bagaimana ini akan mempengaruhi kami dan hubungan perdagangan kami,” kata perwakilan perdagangan AS Katherine Tai pada sebuah konferensi di Washington pekan lalu, seperti dikutip Financial Times.
UE dan AS berselisih mengenai rencana iklim senilai US$370 miliar dari Presiden Joe Biden di bawah Undang-Undang Pengurangan Inflasi yang menurut pejabat UE akan merugikan perusahaan Eropa yang menjual ke pasar AS.
Menanggapi tantangan yang ditimbulkan oleh Undang-Undang Pengurangan Inflasi, perjanjian UE terbaru menyediakan lebih banyak dana atau anggaran untuk pengembangan teknologi energi bersih di Eropa.
Sementara itu, penasihat senior diplomasi iklim di African Climate Foundation, Faten Aggad memperingatkan bahwa kebijakan karbon UE dapat memicu deindustrialisasi negara-negara Afrika yang mengekspor ke Uni Eropa.
“Risiko lain adalah kapasitas energi bersih di negara-negara miskin hanya akan dialihkan untuk produksi barang ekspor sementara industri yang ditujukan untuk konsumsi lokal bergantung pada bahan bakar kotor,” kata Aggad di Twitter. Dia menambahkan bahwa sertifikasi emisi karbon di negara penghasil tetap menjadi “tantangan”.
Pajak karbon perbatasan adalah bagian dari kesepakatan yang lebih luas yang disepakati untuk mereformasi pasar karbon UE dengan target pengurangan emisi karbon sebesar 62% pada tahun 2030, dibandingkan dengan tahun 2005.
Pasar karbon UE, yang dikenal sebagai Sistem Perdagangan Emisi (ETS), telah membatasi emisi gas rumah kaca dari lebih dari 11.000 pembangkit listrik dan pabrikan, serta semua penerbangan intra-UE, yang mencakup sekitar 500 maskapai penerbangan.
Perusahaan menerima atau membeli izin emisi atau “tunjangan”, yang kemudian dapat diperdagangkan. ETS, yang pada hari Minggu diperpanjang pengirimannya, merupakan kunci upaya Uni Eropa untuk menjadi benua netral karbon pertama di dunia.
Di bawah reformasi terbaru, jumlah tunjangan bebas emisi akan dihapus antara tahun 2026 dan 2034. Mekanisme Penyesuaian Batas Karbon akan diterapkan secara bertahap pada saat yang sama, sehingga melindungi perusahaan domestik agar tidak dinilai rendah oleh pesaing asing.
Setelah hampir 30 jam pembicaraan, negosiator juga setuju untuk meluncurkan pasar karbon baru untuk bahan bakar pemanas dan transportasi mulai tahun 2027, dengan opsi penundaan selama satu tahun jika harga energi tetap pada level tinggi saat ini.
“Perjanjian ini akan memberikan kontribusi yang signifikan untuk memerangi perubahan iklim dengan biaya rendah,” kata Peter Liese, kepala negosiator parlemen Eropa, dalam sebuah pernyataan. Kesepakatan itu akan “memberikan sinyal yang jelas kepada industri Eropa bahwa investasi dalam teknologi hijau akan bermanfaat,” tambah Liese.
Parlemen Eropa dan Dewan Eropa harus secara resmi menyetujui perjanjian tersebut sebelum mulai berlaku pada tahun 2026.