DKI Jakarta pernah menduduki peringkat pertama sebagai kota dengan kualitas udara terburuk di dunia pada Senin (19/6) pukul 13.30 WIB. Menyikapi hal tersebut, anggota DPRD mendesak Pemprov DKI Jakarta memperluas kawasan terbuka hijau atau RTH sebagai upaya meningkatkan kualitas udara di Ibu Kota.
“Kami selalu terkendala dengan penciptaan ruang terbuka hijau. Hingga saat ini, kami baru mencapai 5% dari 30% target yang harus dipenuhi,” kata Anggota Komisi A DPRD DKI William Aditya seperti dikutip Antara, Selasa (6/ 20).
Menurut William, situasi tersebut menjadikan DKI sebagai wilayah dengan polusi tertinggi di dunia dalam beberapa waktu terakhir.
Padahal, keberadaan ruang hijau bisa memberikan dampak yang baik mulai dari menyaring udara kotor hingga menjadi tempat interaksi antar penghuni.
Karena itu, William meminta pemerintah kota di DKI Jakarta lebih giat menagih kewajiban pengembang properti untuk membangun ruang hijau atau fasilitas sosial dan fasilitas umum.
Tak hanya itu, lanjut William, PBT juga perlu memiliki data jumlah perusahaan yang telah memberikan fasilitas sosial dan umum ke DKI.
“Kami belum tahu sejauh mana pembangunan telah memenuhi kewajiban kawasan terbuka hijau,” jelasnya.
Berdasarkan data IQAir, kualitas udara di Jakarta mencapai AQI US 152 atau peringkat pertama untuk udara terburuk. Kemudian, tingkat konsentrasi PM2.5 Jakarta saat ini sebesar 57,6 µg/m³.
Peringkat kualitas udara Jakarta saat ini berada di indikator merah, artinya tidak sehat dibandingkan kota-kota lain di dunia.
Berdasarkan referensi IQAir, indikator berwarna jingga mengacu pada kualitas udara yang tidak sehat untuk kelompok sensitif, dan indikator berwarna ungu sangat tidak sehat. Sedangkan indikator hitam berbahaya, indikator hijau bagus, dan indikator kuning sedang.
Menurut referensi IQAir, skor indeks pada kisaran 0-50 berarti kualitas udara baik, sedangkan kisaran 51-100 berarti kualitas udara sedang dan kisaran 101-150 berarti kualitas udara tidak sehat bagi kelompok sensitif.
Selanjutnya, kualitas udara tidak sehat berada pada kisaran 151-200, kemudian kualitas udara sangat tidak sehat berada pada kisaran 201-300 dan kualitas udara berbahaya memiliki kisaran lebih dari 301.
Sebelumnya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta Asep Kuswanto mengatakan pemerintah meningkatkan upaya pengurangan sumber pencemaran di ibu kota untuk menekan kualitas udara yang buruk.
“Beberapa kebijakan untuk mengatasi penurunan kualitas udara antara lain meningkatkan kegiatan uji emisi, pemantauan emisi dari sektor industri dan juga berkoordinasi untuk memperketat kebijakan ganjil genap di Jakarta,” ujarnya dalam keterangan tertulis.
Pekan lalu, Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar untuk berkoordinasi dengan instansi terkait guna mengantisipasi musim kemarau panjang yang diprediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terjadi tahun ini.
Menurut Deputi Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden Bey Machmudin, hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat memanggil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar ke Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (16/6).