Korea Selatan atau Korsel secara sukarela ikut serta dalam proyek kerjasama pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) dengan teknologi Small Modular Reactor (SMR) berkapasitas 77 megawatt di Kalimantan Barat.
Komitmen tersebut diwujudkan dengan mengirimkan delegasi Wakil Menteri Perdagangan, Industri dan Energi Korea Selatan, Jang Young Jin untuk menemui Menteri ESDM Arifin Tasrif di Kantor Kementerian ESDM, Senin ( 15/5) kemarin.
Dirjen Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan, proses kerja sama pengembangan nuklir yang melibatkan empat negara, yakni Amerika Serikat, Jepang, Indonesia, dan Korea Selatan masih dalam proses. dalam proses pembangunan.
Rencana kerja kemitraan ini sebelumnya ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Agreement (MoA) oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dan Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia Sung Y. Kim.
Upacara tersebut juga melibatkan Deputi Asisten Menteri Luar Negeri AS Ann Ganzer, dan Badan Perdagangan dan Pengembangan AS atau USTDA pada 18 Maret. Berdasarkan perjanjian ini, USTDA telah memberikan hibah sebesar US$ 1 juta kepada PLN Indonesia Power sebagai pendanaan untuk penilaian kelayakan teknis.
PLN Indonesia Power kemudian menggandeng perusahaan desain reaktor nuklir mini mudolar asal Amerika Serikat, NuScale Power, untuk memberikan bantuan bekerja sama dengan JGC Corporation di Jepang.
“Indonesia sudah menjalin kerja sama ini dengan Jepang dan AS. Ternyata Korea Selatan juga sudah bergabung melalui kerja sama dengan Jepang, untuk pengembangan teknologi SMR ini. Jadi Indonesia terbuka untuk kerja sama dengan banyak pihak,” ujar Dadan melalui pesan singkat. pada Selasa (16/5). .
Meski telah membentuk aliansi kerja sama, PLTN skala kecil belum bisa direalisasikan dalam waktu dekat. Pasalnya, Indonesia harus menunggu pembangunan dan pengoperasian PLTN SMR di AS dan Rumania pada 2029 dulu.
“Terkait pembangunan di Indonesia, kita masih harus menunggu PLTN ini dibangun dan beroperasi secara komersial di negara lain. Jadi dari segi konstruksi untuk Indonesia ya setelah tahun 2030,” kata Dadan.
Menggunakan Dana JETP
Proyek pembiayaan PLTN ini merupakan salah satu dari beberapa proyek yang akan menggunakan dana Just Energy Transition Partnership atau JETP energy transition.
Dana sebesar US$ 20 miliar atau sekitar Rp 310 triliun rencananya akan digunakan untuk membangun fasilitas pembangkit energi terbarukan, untuk mempelajari pengadaan pembangkit listrik tenaga nuklir, khususnya reaktor modular kecil.
“Kapasitas PLTN relatif kecil, satu modul 77 MW, sehingga lebih fleksibel untuk dikembangkan di berbagai wilayah tanah air,” kata Dadan.
Indonesia dianggap sebagai salah satu negara yang memiliki banyak sumber daya nuklir. Menurut catatan Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) pada 2019, Indonesia memiliki total 81.090 ton sumber daya uranium dan 140.411 ton sumber daya thorium.
Bahan baku nuklir tersebut tersebar di tiga wilayah yakni Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. Sumatera memiliki 31.567 ton uranium dan 126.821 ton thorium, Kalimantan 45.731 ton uranium dan 7.028 ton thorium, serta Sulawesi 3.793 ton uranium dan 6.562 ton thorium.
Satu unit PLTN berkapasitas 1.000 MW membutuhkan 21 ton uranium yang dapat menghasilkan listrik selama 1,5 tahun. Dari 21 ton uranium, emisi atau limbah yang dihasilkan hanya sepertiganya.
Tantangan Pengembangan RFN
Meski begitu, rencana Indonesia mengembangkan PLTN dinilai penuh tantangan. Hal ini terkait dengan biaya investasi yang dibutuhkan untuk menguasai teknologi yang masih minim.
Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Herman Darnel Ibrahim, menilai Indonesia akan banyak bergantung pada negara lain, mulai dari pembangunan PLTN, pembangunan, hingga pengoperasiannya. Untuk menghasilkan 1 kilowatt (KW) listrik untuk pembangkit listrik tenaga nuklir, diperlukan investasi sebesar US$ 6.000-10.000 (Rp 85-143 juta).
Investasi untuk membangun PLTN berkapasitas 3.000 megawatt (MW) setara dengan investasi pembangkit listrik tenaga batu bara (PLTU) 10.000 MW, atau pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) 24.000 MW, atau atap 40.000 MW . PLTS.
“Ada beberapa peralatan yang harus diimpor oleh Indonesia dan perawatannya juga akan melibatkan negara lain,” kata Herman saat menjadi pembicara dalam diskusi bertajuk Dinamika Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Pasca Kecelakaan Fukushima, Jumat (11/3/2022).