Kementerian ESDM menghitung ada potensi pengurangan impor BBM sebesar 20.000 kiloliter (KL) jika program konversi motor listrik 50.000 unit pada 2023 berjalan secara keseluruhan. Penghematan impor BBM setara dengan penghematan devisa hingga US$ 10 juta atau Rp 149 miliar.
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Dadan Kusdiana mengatakan program insentif konversi sepeda motor listrik akan disalurkan secara bertahap dalam dua periode, yakni pada 2023 dan 2024. Total kuota konversi 200.000 BBM. sepeda motor menjadi sepeda motor listrik dengan insentif Rp 7 juta per unit.
“Target bantuan konversi dari pemerintah tahun ini 50.000 unit dan tahun depan ditingkatkan menjadi 150.000 unit,” kata Dadan saat menyampaikan paparan pada acara ‘Sosialisasi Bantuan Pemerintah Program Konversi Sepeda Motor Listrik’, Selasa (4/ 4).
Selain itu, Dadan juga menyampaikan adanya potensi penghematan kompensasi subsidi Pertalite sebesar Rp 18,6 miliar per tahun sebagai hasil penerapan 50.000 konversi motor listrik. Dari sisi konsumen atau penerima insentif, akan ada penghematan biaya BBM hingga Rp 2,77 juta per tahun bagi masyarakat.
Penyelesaian program konversi 50.000 motor listrik juga dapat mengurangi kelebihan pasokan listrik PLN dengan meningkatkan konsumsi listrik sebesar 15,25 giga watt jam (GWh) per tahun.
Aturan pembagian insentif konversi sepeda motor listrik tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah dalam Program Konversi Sepeda Motor Bermotor Bahan Bakar ke Sepeda Motor Listrik Berbasis Baterai.
Peraturan tersebut mengatur program insentif ini menyasar sepeda motor dengan kapasitas mesin 110 sentimeter kubik (CC) hingga 150 CC. Peraturan tersebut juga menetapkan biaya konversi ditetapkan maksimal Rp 17 juta untuk sepeda motor berkapasitas mesin 110 CC menjadi 150 CC.
Dalam Pasal 3, nilai potongan biaya konversi adalah Rp 7 juta untuk setiap unit sepeda motor yang dikonversi. “Kami berharap tahun depan dengan pengembangan dari sisi manufaktur, dan dari sisi suplai komponen, total biaya konversi ini bisa ditekan,” ujar Dadan.
Biaya konversi meliputi biaya paket baterai, motor brushless DC (BLDC) dan kontroler yang disesuaikan dengan rincian kapasitas energi listrik baterai dan daya motor listrik.
Sepeda motor yang masuk dalam kriteria penerima subsidi adalah sepeda motor yang berumur 7-10 tahun. Kapasitas daya baterai yang disediakan untuk program konversi motor listrik ini adalah baterai jenis lithium dengan kapasitas daya berkisar 1,2 kilowatt jam (kWh) hingga 1,5 kWh. Sejauh ini terdapat 21 bengkel konversi dengan kapasitas 2.000 unit per tahun.
Kementerian ESDM sedang mematangkan Keputusan Menteri ESDM sebagai petunjuk teknis tata cara pengajuan dan perlunya mendapatkan insentif untuk beralih ke motor listrik.
Dadan menjelaskan, nantinya calon penerima insentif hanya perlu mengisi data diri dan data kendaraan bermotor di platform digital yang diterbitkan Kementerian ESDM. “Jadi tidak perlu datang ke bengkel dulu,” kata Dadan.
Melalui platform ini, masyarakat yang telah mendaftarkan diri akan diarahkan ke salah satu bengkel terdekat dari wilayah domisilinya untuk melakukan penukaran sepeda motor.
Setelah proses konversi selesai, pelanggan akan mendapatkan sertifikat uji tipe dari Kementerian Perhubungan. Sertifikat tersebut merupakan bukti bagi bengkel untuk mendapatkan ganti rugi dari jasa konversi. “Baru setelah itu, Kementerian ESDM akan meminta pembayaran sebesar Rp. 7 juta,” kata Dadan.