Kapasitas terpasang energi baru terbarukan (EBT) hingga semester I 2023 mencapai 12,7 giga watt atau sekitar 15% dari total pembangkit saat ini.
Dirjen EBT dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan PLTA masih mendominasi porsi EBT yang mencapai 6,7 GW. Disusul pembangkit listrik tenaga biomassa 3,8 GW, pembangkit listrik panas bumi 2,3 GW, pembangkit listrik tenaga surya 322 MW, pembangkit listrik tenaga angin 154 MW, dan pembangkit gasifikasi batu bara 30 MW.
“Saat ini kapasitas pembangkitan EBT sebesar 12,7 GW atau 15% dari total daya sebesar 84,8 GW,” ujar Dadan.
Selain pembangkit listrik, pemanfaatan EBT juga dioptimalkan melalui campuran biodiesel 35% (B35). Sejak awal tahun ini, Dadan mengatakan konsumsinya mencapai 5,67 juta kiloliter. Selain itu, biomassa juga digunakan untuk program co-firing PLTU yang ditargetkan beroperasi di 52 lokasi pada tahun 2025.
“Saat ini sudah dilaksanakan di 37 lokasi. Pemanfaatan biomassa sudah mencapai 306 ribu ton dari target 1,08 juta ton pada 2023,” ujarnya.
Sedangkan dalam RUPTL PT PLN (Persero) 2021-2030, total daya EBT yang akan dibangun sebesar 20,9 GW. Sampai saat ini, jumlah PLT EBT yang telah beroperasi sebesar 737 MW (3,5%), memasuki tahap konstruksi sebesar 5,2 GW (25,1%), tahap pengadaan 976 MW (4,7%), tahap pengadaan direncanakan 1,23 GW (5,9%), tahap perencanaan sebesar 12,6 GW (6,5%) dan sedang berjalan sebesar 60,6 GW. MW (0,3%).
Dadan mengatakan, Kementerian ESDM juga sedang menyiapkan aturan tentang Rancangan Peraturan Menteri tentang penggunaan bahan bakar campuran biomassa untuk PLTU. Selain itu, kementerian juga sedang mengkaji Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap yang saat ini sedang dalam tahap harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM.
Dadan mengatakan Indonesia memiliki potensi EBT hingga 3.687 GW. Terdiri dari potensi matahari 3.294 GW, potensi hidro 95 GW, potensi bioenergi 57 GW, potensi angin 155 GW, potensi panas bumi 23 GW, potensi kelautan 63 GW. Selain itu, terdapat potensi 89.483 ton uranium dan 143.234 ton thorium.
Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Energi Terbarukan Indonesia (METI), Wiluyo Kusdwiharto mengatakan, pemerintah perlu melakukan penemuan yang berani dan konsisten untuk mengakselerasi penggunaan energi baru terbarukan.
METI mencatat beberapa tantangan dalam pengembangan EBT di Indonesia. Kendala yang sering ditemui dalam pelaksanaan pembangunan PLTA adalah kebutuhan lahan menuju lokasi dan perizinan. Sedangkan kendala akuisisi pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) lebih mengacu pada kebutuhan biaya investasi yang besar, dan jangka waktu pembangunan proyek hingga 7-10 tahun terhitung sejak tahap eksplorasi hingga operasi.
Aspek lokasi dan perijinan juga menjadi kendala dalam pembangunan PLTP, terutama pada lokasi yang berada di kawasan konservasi atau hutan lindung. METI juga mencatat beberapa kendala dalam pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan pembangkit listrik tenaga angin (PLTB) yang membutuhkan kesiapan sistem untuk menampung masuknya energi angin dan energi matahari.
Menurut METI, pelaksanaan PLTS dan PLTB membutuhkan komponen tambahan berupa sistem penyimpanan energi baterai (BESS) sebagai infrastruktur pendukung.
“Tantangan pengembangan EBT membutuhkan regulasi. Kami berharap RUU EBT segera terbit agar ada solusinya,” ujar Wiluyo.