Presiden RI Joko Widodo mengatakan pemerintah Indonesia akan mendorong pengembangan industri pengolahan rumput laut dalam negeri, termasuk untuk produksi bahan bakar.
Sebelumnya, Indonesia melarang ekspor bijih nikel untuk mendukung pemrosesan dalam negeri pada tahun 2020. Kebijakan ini menarik investasi miliaran dolar ke dalam pabrik peleburan untuk memproduksi logam, dan fasilitas untuk mengekstraksi bahan-bahan yang digunakan dalam baterai kendaraan listrik.
Jokowi menuturkan, bahwa ia akan mengimplementasikan kebijakan hilirisasi untuk komoditas-komoditas lain setelah berhasil menerapkannya pada sumber daya mineral. Kebijakan hilirisasi juga akan diterapkan pada produk-produk pertanian seperti rumput laut. Indonesia merupakan produsen terbesar kedua di dunia.
“Tidak hanya untuk farmasi dan kosmetik, (rumput laut) juga dapat digunakan untuk memproduksi bioetanol,” kata Jokowi, dikutip dari Channel News Asia, Jumat (3/11).
Dia menyebutkan, produksi rumput laut Indonesia tahun ini diperkirakan mencapai 10,2 juta metrik ton, dan sebagian besar diekspor dalam bentuk mentah.
Adapun bioetanol biasanya diproduksi dari tetes tebu, tetapi beberapa jenis rumput laut telah diunggulkan sebagai bahan baku alternatif untuk menghasilkan bahan bakar terbarukan.
Untuk itu, Indonesia sedang berusaha meningkatkan kapasitas produksi bioetanolnya karena bertujuan untuk memperluas porsi bahan bakar terbarukan dalam konsumsi energinya.
Seperti yang diketahui, pemerintah saat ini mewajibkan penggunaan biodiesel yang disebut B35. Adapun B35 adalah mencampur biodiesel dari fatty acid methyl ester atau FAME minyak kelapa sawit sebesar 35% ke dalam komposisi BBM solar.
Namun demikian, pemerintah belum mewajibkan penggunaan campuran bioetanol dalam bensin karena terbatasnya pasokan gula. Selain itu, pemerintah juga menyarankan penggunaan singkong sebagai sumber bioetanol yang potensial.
Penyaluran Biodiesel B35 Capai 13 Juta Kl
Sebelumnya, Kementerian ESDM melaporkan penyaluran biodiesel hingga tengah tahun ini mencapai 5,40 juta kiloliter (KL) sejak disalurkan pertama kali pada 1 Februari. Realisasi distribusi tersebut setara 41% dari total total alokasi biodiesel untuk program B35 di tahun 2023 sebanyak 13,15 juta kl.
“Penyaluran biodiesel sampai dengan status per 2 Juli 2023 yakni 5.407.166 KL,” kata Direktur Bioenergi, Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE), Edi Wibowo kepada Katadata.co.id, melalui pesan singkat pada Senin (3/7).
Edi mengatakan, implementasi program B35 merupakan langkah pemerintah untuk menekan impor solar dan mengantisipasi kenaikan harga minyak dunia. Pelaksanaan program B35 juga dilatarbelakangi oleh adanya peluang harga biofuel yang relatif lebih rendah daripada fluktuasi harga BBM dunia.
Distribusi B35 diharapkan dapat diimplementasikan di semua wilayah Tanah Air, sehingga dapat menekan impor solar tahunan. “Program B35 diimplementasikan untuk semua wilayah Indonesia,” ujar Edi.
Program mandatori B35 mulai diterapkan secara bertahap mulai awal tahun ini. Tahap pertama telah berjalan sejak Februari di empat wilayah operasi Pertamina.
Empat wilayah tersebut yakni wilayah I Sumatera Bagian Utara, wilayah II Sumatera Bagian Selatan, wilayah VIII Maluku, Maluku Utara, Papua, dan sebagian wilayah V Bali dan Nusa Tenggara.
Lebih lanjut, periode kedua atau perluasan akan dijalankan mulai Agustus di wilayah III Jawa Bagian Barat, wilayah IV Jawa Tengah, wilayah VII Sulawesi Selatan serta sebagian wilayah V Jawa Timur dan Madura. Selisih waktu enam bulan ini ditujukan untuk melakukan penyesuaian infrastruktur.