Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia atau APLSI menyambut baik implementasi perdagangan karbon di sektor pembangkit energi, khususnya pembangkit listrik tenaga batu bara (PLTU) yang akan mulai beroperasi pada akhir Februari 2023.
General Manager APLSI, Arthur Simatupang mengatakan, pihaknya tidak ingin terburu-buru mengambil kesimpulan terkait penerapan perdagangan karbon yang berpotensi memicu pergerakan biaya pokok penyediaan tenaga listrik (BPP), dan pada akhirnya tarif listrik.
Arthur mengatakan, beberapa perusahaan pembangkit listrik swasta atau Independent Power Producers (IPP) telah siap menyambut kebijakan perdagangan karbon tersebut. Persiapan ini tercermin dari pemberian tambahan investasi di PLTU perseroan.
Menurut Arthur, para pelaku usaha telah berupaya mengurangi emisi gas rumah kaca dari pembakaran batu bara di PLTU. Beberapa upaya telah dilakukan untuk mengurangi komposisi bahan bakar batubara dengan biomassa atau co-firing.
Selain itu, perusahaan juga melakukan peningkatan teknologi boiler untuk memasang perangkat continuous emission monitoring system (CEMS).
“Belum kita hitung dampaknya terhadap BPP, tapi sebenarnya kita bekerja dari segi operasional untuk mengantisipasi tingkat pelepasan awal,” kata Arthur saat ditemui usai agenda launching Carbon Trading Subsektor Pembangkit Energi di Kementerian ESDM. dan Sumber Daya Mineral pada Rabu (22/02) .
Sebagai informasi, boiler merupakan peralatan utama dalam PLTU yang berfungsi mengubah air dari fasa cair menjadi fasa uap yang memiliki tekanan dan temperatur tertentu untuk menggerakkan turbin.
Sedangkan CEMS adalah sistem yang mengukur tingkat emisi dan konsentrasi gas, partikel, dan polutan lainnya di sumber emisi, tumpukan pembangkit listrik, proses industri, dan pengolahan limbah.
CEMS adalah teknologi pemantauan dan pemantauan on-stack secara real-time untuk memastikan bahwa emisi dapat dikontrol secara ketat sesuai dengan standar emisi yang diizinkan.
Arthur mengatakan, para pelaku usaha kini berupaya agar produksi gas rumah kaca PLTU di bawah batas atas yang ditetapkan. Ketentuan teknis batas atas diatur dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2023.
Keputusan Menteri tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri ESDM No. 16 Tahun 2022 yang mengatur beberapa hal teknis mengenai pelaksanaan perdagangan karbon di bidang pembangkitan, salah satunya adalah kesepakatan teknis batasan. tentang emisi gas rumah kaca bagi pelaku usaha atau PTBAE-PU.
PTBAE-PU adalah penetapan persetujuan teknis batas atas atau kuota emisi gas rumah kaca bagi pelaku usaha pembangkit tenaga listrik dalam jangka waktu tertentu yang dinyatakan dalam ton karbondioksida.
“Kami coba dulu praktik perdagangan karbon, yang penting dari batas atas diketahui emisi aktual dari masing-masing pembangkit listrik mana yang surplus dan mana yang defisit,” ujar Arthur.
Pelaksanaan PTBAE-PU akan dilakukan secara bertahap dalam tiga tahap. Tahap pertama yang berlangsung dari 2023 hingga 2024 hanya berlaku untuk pembangkit listrik tenaga batu bara. Kementerian ESDM menetapkan empat kelompok batas emisi pada tahap pertama pelaksanaan perdagangan karbon di sektor ketenagalistrikan.
Semakin besar kapasitas produksi listrik PLTU, yang berimplikasi pada semakin besar jumlah batu bara yang dibakar, semakin ketat pula batasan emisi yang ditetapkan.
Kelompok PLTU non-mulut tambang dengan kapasitas terpasang lebih dari 400 megawatt (MW) dikenakan batas emisi paling ketat sebesar 0,911 ton CO2e. Kemudian untuk kelompok PLTU non-mulut tambang dengan kapasitas terpasang pada kisaran 100 MW sampai dengan 400 MW ditetapkan batas emisi sebesar 1.011 ton CO2e per MWh.
Selanjutnya, PTBAE untuk pembangkit listrik mulut tambang di atas 100 MW ditetapkan sebesar 1.089 CO2e per MWh dan kuota emisi untuk pembangkit listrik non mulut tambang dan tambang dengan kapasitas terpasang 25 MW sampai dengan 100 MW adalah 1.297 ton CO2e per MWh.
Mekanisme perdagangan karbon di sektor pembangkit listrik juga dinilai sebagai peluang bisnis baru bagi perusahaan pemasok listrik.
Pasalnya, pembangkit yang menghasilkan emisi gas rumah kaca melebihi kuota yang ditetapkan harus mencari cara untuk menutupi selisihnya melalui skema offset, trading, dan Verified Carbon Standard (VCS).
“Itu juga bisa menjadi peluang karena upaya pengurangan emisi sesuai target dekarbonisasi sebenarnya memiliki nilai yang jelas, ada nilai tambah,” ujar Arthur.
Sebelumnya, Kementerian ESDM resmi meluncurkan mekanisme perdagangan karbon di sektor pembangkit energi mulai hari ini, Rabu (22/2). Mekanisme ini akan dilaksanakan oleh 99 PLTU milik 42 perusahaan dengan total kapasitas terpasang 33.569 MW.
Pelaksanaan perdagangan karbon tahun ini harus diterapkan pada pembangkit listrik berbahan bakar batu bara yang terhubung dengan jaringan listrik PLN dengan kapasitas lebih besar atau sama dengan 100 MW.
Berdasarkan roadmap perdagangan karbon subsektor pembangkit listrik yang telah disusun, implementasi perdagangan karbon berpotensi menurunkan emisi gas rumah kaca hingga lebih dari 36 juta ton CO2e pada tahun 2030.