Badan Kepala Otorita Ibu Kota Negara (OIKN) Bambang Susantono mengatakan kawasan IKN Nusantara di Kabupaten Panajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur sebagian besar akan menggunakan energi baru terbarukan (EBT) pada 2024 mendatang.
Bambang mengatakan, upaya yang dilakukan OIKN dalam menerapkan penggunaan EBT di IKN yaitu salah satunya dengan membangun ladang pembangkit listrik tenaga surya atau solar farm dalam skala besar.
“Dalam mendorong EBT di IKN, kami sudah ada ladang panel surya yang memiliki daya 50 Megawatt (MW). Yang pasti pada tahun depan kami akan membangun solar farm,” ujar Bambang saat ditemui di sela acara Katadata Sustainability Action for The Future Economy (SAFE) 2023, Selasa (26/9).
Adapun ladang panel surya tersebut siap dibangun di area kawasan IKN 3. Pemerintah juga akan memasang PLTS atap pada gedung-gedung yang dibangun oleh Kementerian PUPR di IKN.
Selain itu, dia mengatakan bahwa OIKN juga sedang menjajaki dengan mitra-mitra luar untuk membangun PLTS atap di kawasan hunian pekerja konstruksi.
Pemerintah daerah Kalimantan Timur (Pemda Kaltim) memang mendorong penggunaan EBT di IKN. Bauran EBT di wilayah itu ditargetkan meningkat hingga 12,39% pada 2025 dari 7,24% pada 2022.
Konsep Future Smart Forest City
Sebelumnya, Anggota Komisi VI DPR RI Subardi mengungkapkan proyek pembangunan IKN Nusantara merupakan era baru pembangunan Indonesia. Subardi mengajak seluruh pihak turut mendukung pembangunan IKN sebagai era baru bagi bangsa Indonesia.
Pemindahan IKN dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur bertujuan untuk keseimbangan pembangunan. Kehadiran IKN akan memangkas kesenjangan pembangunan antar wilayah di Indonesia.
Konsep Future Smart Forest City atau kota pintar hijau masa depan akan menjadikan IKN sebagai simbol baru Indonesia sebagai negara yang kaya sumber daya alam, ramah lingkungan, penggunaan energi hijau, dan tata kota yang modern.
Dengan perpindahan ibu kota, Indonesia akan mengikuti jejak negara modern, seperti Amerika Serikat, Rusia, Australia, Turki, dan negara-negara lainnya. Negara tersebut berhasil memindahkan ibu kota yang hingga kini memiliki ibu kota terpisah, kota pusat bisnis dan kota pusat pemerintahan. Pembagian pusat pemerintahan dan pusat bisnis telah membawa negara tersebut semakin maju.
Sebagai informasi, biaya pembangunan ibu kota baru diperkirakan mencapai Rp 466 triliun dengan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kurang dari 20%. Penggunaan uang negara bisa secara langsung maupun dengan skema pengelolaan aset negara dengan mekanisme PNBP-earmark.