United Nations Global Compact atau UNCG mendorong negara-negara G20 untuk bertanggung jawab atas dekarbonisasi. Upaya saat ini tidak cukup untuk menjaga kenaikan suhu global di bawah 1,5 derajat Celcius.
Chief Executive Officer UNCG Sanda Sanda Ojiambo mengatakan dunia saat ini membutuhkan kerangka kerja yang tepat untuk dekarbonisasi.
“Banyak dampak emisi iklim yang datang dari negara anggota G20 dan industri besar. Oleh karena itu, banyak upaya advokasi, lobi dan ajakan mereka untuk mengambil tindakan menjadi fokus pertemuan G20,” ujar Ojiambo kepada Katadata.co.id, beberapa kali. kemudian.
Ojiambo mengatakan bahwa Perserikatan Bangsa Bangsa atau United Nations sudah memiliki rencana pengelolaan perubahan iklim. Namun, beberapa bencana krisis yang terjadi tahun ini menyebabkan kemajuan target pembangunan berkelanjutan atau SDGs hilang sama sekali. Krisis tersebut adalah krisis iklim, pandemi Covid-19, dan konflik geopolitik.
Ojaimbo menilai pengelolaan perubahan iklim harus dilakukan di berbagai tingkatan. Oleh karena itu, Ojiambo mendorong para pengusaha dengan rantai pasok yang panjang untuk melihat emisi yang dihasilkan setiap mata rantai.
Dia percaya pengusaha juga harus melihat emisi karbon yang dihasilkan oleh rantai pasokan mereka secara agregat. Perusahaan besar akan dinilai berdasarkan emisi agregat yang dihasilkan di seluruh rantai pasokan mereka.
Di sisi lain, Ojiambo menerima laporan bahwa beberapa anggota UNCG mengalami kesulitan menerapkan praktik hijau dalam bisnis mereka. Ojiambo menyatakan beberapa kesulitan yang dialami perusahaan adalah kesulitan dalam mengakses pembiayaan atau tidak memiliki informasi tentang praktik hijau dalam bisnis.
Oleh karena itu, Ojiambo mengatakan UNCG telah menyiapkan strategi aksi iklim di tingkat bawah yaitu adaptasi dan resiliensi. Ojiambo menjelaskan bahwa tujuan dari strategi ini adalah untuk mempersiapkan para pengusaha agar lebih mempersiapkan usahanya menghadapi perubahan iklim.
“Saya yakin banyak usaha yang dikelola perempuan dan pengusaha muda di perusahaan kecil dan menengah seperti itu,” kata Ojiambo.
Ojiambo mengatakan bahwa usaha kecil dan menengah atau UKM memiliki peluang lebih besar untuk siap menghadapi perubahan iklim. Menurutnya, UKM umumnya berada di ujung rantai pasokan dan tidak menghasilkan emisi yang tinggi.
Selain itu, Ojiambo menilai UKM yang masuk dalam rantai pasok perusahaan besar harus dilindungi. Saat ini, Ojiambo mengatakan tantangan terbesar bagi perusahaan besar dalam menghadapi perubahan iklim adalah menentukan seberapa tangguh rantai pasokan mereka dalam menghadapi perubahan iklim.
Ojiambo menilai G20 dan Konferensi Para Pihak atau COP harus bekerja sama dalam menghadapi perubahan iklim. Sebagai informasi, COP merupakan pertemuan negara-negara anggota PBB yang membahas strategi perubahan iklim setiap tahun.
“Yang kita butuhkan sekarang adalah fokus bisnis di tingkat akar rumput. Saat ini banyak delegasi bisnis yang berpartisipasi dalam B20 dan banyak pemimpin negara yang menghadiri COP,” ujar Ojiambo.
Ojiambo menilai pertanyaan terbesar dalam menghadapi perubahan iklim adalah bagaimana memobilisasi konstituen dan pendukung serta bekerja sama untuk membiayai kegiatan terkait perubahan iklim. Menurutnya, B20 dan COP tidak sekedar bersaing dalam menghadapi perubahan iklim.
“Pastikan ada satu pesan utama yang terus disuarakan di G20 dan B20, yaitu jaga suhu global 1,5 derajat Celcius,” ujar Ojiambo.
Reporter: Andi M. Arief