liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
bosswin168
bosswin168 login
bosswin168 login
bosswin168 rtp
bosswin168 login
bosswin168 link alternatif
boswin168
bocoran rtp bosswin168
bocoran rtp bosswin168
slot online bosswin168
slot bosswin168
bosswin168 slot online
bosswin168
bosswin168 slot viral online
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
lotus138
bosswin168
bosswin168
bosswin168
maxwin138
master38
master38
master38
mabar69
mabar69
mabar69
mabar69
master38
ronin86
ronin86
ronin86
cocol77
cocol77
ronin86
Dipengaruhi Banyak Faktor, Transisi Energi RI Berbeda dari Negara Lain

Pemerintah mendorong transisi energi dari energi berbasis fosil ke energi baru terbarukan (EBT). Namun proses ini dilakukan secara terpisah dengan mempertimbangkan situasi di negara tersebut, sehingga tidak dapat menerapkan pola yang digunakan oleh negara lain.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan pemerintah melakukan proses transisi energi yang berbeda dengan negara lain karena keadaan Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau tidak semuanya memiliki sumber daya EBT.

“Indonesia adalah negara kepulauan, tidak semua pulau memiliki EBT (sumber daya). Hal ini perlu dicari solusinya yaitu menyambungkan kabel antara pulau dengan transmisi. Makanya kita dukung EBT dengan transisi,” kata Erick melalui siaran pers di Jakarta, Senin (12/5).

Erick mengatakan hal itu sudah disampaikannya saat rapat dengar pendapat di DPR akhir November 2022. Di sana dia menjelaskan, transisi ke EBT harus dilakukan dengan cara Indonesia. Karena 75% wilayah Indonesia adalah laut, dan merupakan negara kepulauan.

“Masalah EBT ini harus kita petakan, karena kita berbeda dengan Amerika, Eropa dan China yang bentuknya seperti pulau. Kami adalah sebuah pulau, 75% laut. Jadi logistik utama itu penting,” ujarnya.

Menurut Erick, berbagai upaya terus diperhatikan pemerintah dalam proses transisi menuju EBT. Salah satu yang muncul adalah program pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). “Yang kami inginkan dalam menyatukan listrik ini, kami tidak mau mengikuti pemikiran negara lain,” ujarnya.

Menurut Erick, peralihan ke EBT di Indonesia tidak bisa dibandingkan dengan negara lain, karena perlu melihat harga jual ke publik. Jika terlalu mahal, rakyat akan menanggungnya.

“Di luar negeri bayar listrik dan BBM lebih, (tidak masalah) asalkan hijau (berdasarkan EBT), (orang) tetap beli. Jadi, di Indonesia belum siap. Tingkat kemiskinan dan ketimpangan masih terasa. Kita harus memperhatikan itu,” katanya.

Begitu pula dengan industri dalam negeri. Erick mengatakan, pengusaha juga akan tidak berdaya saing jika dibebani dengan harga listrik yang tinggi. Banyak negara menginginkan dunia bisnis Indonesia tidak kompetitif.

“Makanya pemerintah ambil posisi 2060 (untuk target Net Zero Carbon), bukan 2050. Kementerian BUMN juga ambil sikap, kita buat kesepakatan tapi jangan sampai (pengusaha) mati besok. Kalau besok mati, industri kita ambruk,” kata Erick.

Dia menyatakan cetak biru penghentian dini PLTU berkapasitas total 15 giga watt (GW) terus dilaksanakan secara bertahap. Di sisi lain, Indonesia juga memiliki potensi untuk mengembangkan EBT seperti panas bumi yang berpotensi menghasilkan energi sebesar 24 GW, belum termasuk potensi energi angin, air, dan matahari.

Roda Tenaga Adalah Kuncinya

Erick juga mengatakan pasokan listrik dari EBT dapat menyuplai jaringan transmisi yang sudah ada, setelah kelebihan pasokan listrik mulai berkurang.

Oleh karena itu, program Power Wheeling atau penggunaan jaringan listrik bersama antara PT PLN (Persero) dengan pembangkit swasta (Independent Power Producer/IPP) yang menghasilkan listrik EBT tetap menjadi pilihan dalam proses transisi EBT ini.

Dikatakannya, distribusi listrik merupakan bagian dari transisi energi yang akan meningkatkan rasio elektrifikasi di dalam negeri hingga daerah-daerah yang sebelumnya tidak mendapat pasokan listrik menjadi listrik.

“Ini (power wheeling) adalah transisi, bukan berarti kita berhenti. Dapatkan akses ke listrik terlebih dahulu, lalu EBT. Karena EBT lebih mahal. Kami perlahan melakukan sinkronisasi. Nama EBT adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Tapi yang penting adalah proses transisinya,” ujarnya.