liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
liveslot168
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
Cocol88
bosswin168
bosswin168 login
bosswin168 login
bosswin168 rtp
bosswin168 login
bosswin168 link alternatif
boswin168
bocoran rtp bosswin168
bocoran rtp bosswin168
slot online bosswin168
slot bosswin168
bosswin168 slot online
bosswin168
bosswin168 slot viral online
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
cocol88
lotus138
bosswin168
bosswin168
maxwin138
master38
master38
master38
mabar69
mabar69
mabar69
mabar69
master38
ronin86
ronin86
ronin86
cocol77
cocol77
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
ronin86
cocol77
ronin86
cocol77
cocol77
cocol77
maxwin138
MASTER38 MASTER38 MASTER38 MASTER38 BOSSWIN168 BOSSWIN168 BOSSWIN168 BOSSWIN168 BOSSWIN168 COCOL88 COCOL88 COCOL88 COCOL88 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MAHJONG69 MAHJONG69 MAHJONG69 MAHJONG69 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 ZONA69 ZONA69 ZONA69 NOBAR69 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38
SLOT GACOR HARI INI SLOT GACOR HARI INI
BOSSWIN168 BOSSWIN168
BARON69
COCOL88
MAX69 MAX69 MAX69
COCOL88 COCOL88 LOGIN BARON69 RONIN86 DINASTI168 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 MABAR69 COCOL88
ronin86
bwtoto
bwtoto
bwtoto
master38
SCG dan Petronas Pimpin Komunitas Transisi Energi Berkeadilan ASEAN

Pemerintah terus menggenjot proyek-proyek energi terbarukan seiring dengan upaya transisi energi demi mencapai target net zero emission (NZE) pada 2060 atau lebih cepat. Namun dua kebijakan pemerintah dinilai menghambat upaya ini.

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan bahwa dua kebijakan yang menghambat transisi energi yaitu kebijakan domestic market obligations (DMO) batu bara yang menetapkan harga maksimal batu bara US$ 70 per ton untuk pembangkitan listrik.

Kedua yaitu kebijakan tarif listrik Indonesia yang menurutnya tidak memberikan ruang kepada Perusahaan Listrik Negara (PLN) atau perusahaan listrik swasta untuk meningkatkan kapasitas energi baru terbarukan (EBT).

“Harga batu bara untuk kelistrikan dibatasi US$ 70 per ton, ini menjadi insentif untuk terus menjalankan PLTU. Renewable semakin murah, tapi kebijakan seperti ini membuat listrik batu bara menjadi lebuh murah lagi,” kata Fabby dalam Bloomberg CEO Forum, dikutip Kamis (7/9).

Menurut Fabby, kebijakan seperti ini harus disingkirkan meski ia mengakui bahwa hal itu tidak akan mudah karena membutuhkan persetujuan dari parlemen. “Ini butuh usaha besar dan juga harus bekerja sama dengan parlemen. Ini bukan hanya keputusan eksekutif,” ujarnya.

Selain itu Indonesia juga telah memasuki tahun politik dengan pemilu yang akan berlangsung pada 2024. Sehingga, jika pemerintah ingin merevisi kebijakan ini maka tidak akan bisa dilakukan tahun ini atau tahun depan.

Kebijakan kedua yakni terkait dengan tarif listrik di mana Indonesia menjadi salah satu negara dengan tarif listrik terendah di Asia Tenggara. Menurut Fabby ini juga kebijakan yang sangat sensitif di Indonesia.

Tarif listrik yang murah membuat listrik dari pembangkit energi terbarukan seperti panas bumi, large hydro atau pembangkit listrik tenaga air (PLTA), sulit bersaing karena harga pembangkitannya yang relatif lebih mahal.

“Jadi kita harus meng-address isu tarif listrik ini sehingga PLN dan IPP bisa memiliki ruang untuk berinvestasi pada proyek-proyek energi terbarukan. Ini membutuhkan investasi yang sangat besar, saat ini PLN tidak memilikinya,” kata Fabby.

Padahal, dia menilai perusahaan utilitas seperti PLN dan perusahaan pembangkit listrik swasta (IPP) sebagai jangkar dalam investasi energi terbarukan. Kontribusinya diperkirakan mencapai 60% dari total investasi yang diperkirakan mencapai US$ 20 miliar per tahun.

“Dengan kondisi finansial PLN saat ini, mereka sangat jauh dari angka tersebut. Jadi, reformasi kebijakan tarif listrik untuk memberikan perusahaan utilitas imbal hasil yang moderat, saya pikir bisa mendorong investasi energi bersih di Indonesia,” ujarnya.

Sebagai informasi, data Kementerian ESDM menunjukkan kapasitas terpasang pembangkit energi baru terbarukan (EBT) hingga paruh pertama 2023 mencapai 12,7 gigawatt (GW) atau sekitar 15% dari total pembangkit saat ini.

Adapun PLTA masih mendominasi porsi EBT yang mencapai 6,7 GW. Kemudian diikuti oleh pembangkit biomassa 3,8 GW, pembangkit panas bumi 2,3 GW, PLTS 322 MW, pembangkit tenaga angin 154 MW, dan pembangkit gasifikasi batu bara 30 MW.

Selain untuk pembangkit, penggunaan EBT juga dioptimalkan melalui biodiesel campuran 35% (B35). Sejak awal tahun ini, Kementerian ESDM menyebut pemanfaatannya sudah mencapai 5,67 juta kiloliter. Selain itu, biomassa juga dipakai untuk program co-firing PLTU yang ditargetkan beroperasi di 52 lokasi pada 2025.

COCOL88 GACOR77 RECEH88 NGASO77 TANGO77 PASUKAN88 MEWAHBET MANTUL138 EPICWIN138 WORTEL21 WORTEL21 WORTEL21 WORTEL21 WORTEL21