Beberapa pemerhati lingkungan menilai target pemerintah untuk mengurangi sampah laut hingga 70% pada 2025 terlalu ambisius. Mereka memperkirakan sampah di lepas pantai Indonesia akan terus meningkat mengingat minimnya upaya pemerintah membatasi produksi plastik di sektor industri.
Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Susan Herawati Romica mengatakan, ekosistem pengolahan sampah domestik masih minim. Hal ini tercermin dari keadaan 13 anak sungai di wilayah DKI Jakarta yang terus mengalirkan sampah ke Teluk Jakarta.
Susan berpendapat, pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan pemerintah daerah juga kurang maksimal dalam menyediakan fasilitas pengolahan sampah daerah. Menurut Susan, fasilitas pengolahan sampah lebih banyak dimiliki oleh swasta sebagai pelaku industri besar.
“Bicara pengurangan sampah bukan hanya sekedar mengajak masyarakat bergerak, tapi pemerintah juga harus memberikan fasilitas sampai ke tingkat pemerintahan yang paling bawah,” kata Susan saat dihubungi melalui telepon, Rabu (21/6).
Menurut Susan, pemerintah melalui kerja sama lintas kementerian harus bisa membatasi produksi limbah dari kawasan industri yang mayoritas berada di pesisir pantai. Salah satunya kawasan industri di Semarang, Jawa Tengah.
Minimnya pengolahan sampah menjadi tantangan bagi pemerintah di tengah impian mereka untuk mengurangi pembuangan sampah ke laut hingga 70%, kata Susan.
Menurut data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Indonesia menghasilkan 19,45 juta ton timbulan sampah sepanjang tahun 2022. Dari jumlah tersebut, sebagian besar atau 39,63% berasal dari timbulan sampah rumah tangga.
Sumber timbulan sampah nasional terbesar selanjutnya adalah perdagangan yaitu sebesar 21,07%. Kemudian 16,08% timbulan sampah berasal dari pasar. Terdapat pula 7,14% timbulan sampah yang berasal dari kawasan komersial/industri/lainnya, 6,82% dari fasilitas umum, 5,96% dari perkantoran, dan 3,3% dari sumber lainnya.
Berdasarkan jenisnya, timbulan sampah nasional mayoritas berupa sampah makanan dengan rasio 41,55%. Disusul sampah plastik dengan kadar 18,55%. Jawa Tengah merupakan penghasil sampah terbesar pada tahun 2022 mencapai 4,25 juta ton atau 21,85% dari total timbulan sampah nasional.
Susan mengatakan, persoalan sampah laut perlu digarap melalui gabungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Perindustrian di bagian hulu produksi sampah plastik. Pemerintah juga perlu memiliki cetak biru alur pengolahan sampah agar praktik pengurangan sampah tidak menjadi program rutin setiap kementerian.
Koordinator Jejaring Sosial Greenpeace, Afif Tri Saputra mengatakan, upaya pencegahan limbah ke laut perlu mendorong keterlibatan industri swasta. Pemerintah diminta menegakkan aturan tegas terkait pengurangan produksi sampah yang sulit terurai seperti plastik.
Afif juga meminta pemerintah mendorong pelaku industri untuk menerbitkan laporan produksi sampah secara berkala. Pasalnya, data produksi limbah di masing-masing industri masih sulit ditemukan secara mandiri.
“Berapa banyak produsen yang punya rencana dan roadmap untuk mengurangi sampah plastik? Ini harus diungkap dulu agar masyarakat bisa evaluasi bersama,” ujar Afif usai Media Briefing Indonesia 2023 Zero Summit di Bakoel Coffee Jakarta, Rabu (21/6). . .
Afif mendorong pemerintah dan pelaku usaha lebih peka terhadap isu pencemaran sampah laut. Menurutnya, penyelesaian masalah sampah laut tidak bisa dilakukan melalui proyek yang terbatas pada kegiatan tertentu.
“Percuma saja kita membersihkan pantai di mana-mana, tapi sumber sampahnya masih mengalir, berapa lama? Pencemaran dari sumbernya harus ditekan dulu,” ujar Afif.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK mengklaim limbah yang mengalir ke laut telah berkurang hingga 38% sepanjang tahun 2022.
Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Rosa Vivien Ratnawati mengatakan, 16 kementerian/lembaga bekerja sama untuk mengurangi jumlah sampah di laut. Sebagian besar limbah ini berasal dari individu dan produsen.
“Sekitar 80% sampah laut Indonesia berasal dari darat, 30% di antaranya adalah sampah plastik,” katanya dikutip Antara, Selasa (13/6).
Vivien mengatakan pemerintah Indonesia menargetkan pengurangan sampah laut hingga 70% pada 2025. Pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah Oleh Produsen. Menurutnya, saat ini sudah ada 16 produsen yang telah menerapkan pengurangan sampah.