Aktivis iklim dan masyarakat sipil mengkritik kebijakan transisi energi negara-negara G7 yang saat ini bertemu di Hiroshima, Jepang.
Sejumlah aktivis menggelar aksi unjuk rasa di depan Kedutaan Besar Jepang di Jakarta dengan mengenakan seragam sekolah Negeri Sakura. “Negara-negara G7 harus menghentikan solusi transisi energi palsu dalam skema pembiayaan transisi energi,” kata Sisila Nurmala Dewi, Ketua Tim 350 Indonesia yang ikut dalam demonstrasi tersebut.
Sisil mengatakan pembiayaan transisi energi seperti JETP dan AZEC saat ini telah tersedia. namun, harus dipastikan bahwa pendanaan digunakan untuk solusi transisi energi yang bersih dan adil.
Novita Indri, Campaign for Asian Trends, menilai komitmen negara-negara G7 terhadap transisi energi masih lemah. Hal ini terlihat dari pernyataan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida yang secara aktif mempromosikan teknologi co-combustion amonia dan hidrogen, untuk membenarkan terus digunakannya pembangkit listrik tenaga batubara dan gas setelah tahun 2030.
“Laporan terbaru menunjukkan anggota G7 masih mengucurkan dana untuk energi fosil sebesar US$73 miliar untuk periode 2020 dan 2022,” katanya.
Novita mengatakan pendanaan energi fosil 2,6 kali lipat dari energi terbarukan yang hanya mencapai US$ 28,6 miliar pada periode yang sama.
Novita mencontohkan, Kementerian ESDM mengusulkan agar pembangkit listrik berbasis LNG digunakan untuk menggantikan pembangkit diesel yang dibiayai JETP. Ia menyatakan, usulan ini harus ditolak oleh negara-negara G7 yang merupakan penyedia pendanaan JETP.
“Memberi nafas panjang pada energi fosil seperti usulan Kementerian ESDM untuk gasifikasi, co-firing, amonia atau hidrogen, berarti transisi energi gagal,” ujar Novita.
Selain mengakhiri solusi transisi energi palsu, negara-negara G7 juga diwajibkan meningkatkan komposisi hibah bukan utang dalam skema pembiayaan transisi energi Indonesia.
“Saat ini untuk melunasi utang luar negeri dari negara maju dan lembaga keuangan internasional, pemerintah Indonesia masih mengandalkan model produksi ekstraktif yang berarti kerusakan lingkungan dan emisi karbon skala besar akan terus berlanjut,” ujar Abdul Ghofar, Kampanye Walhi Nasional.