Pemerintah dan Asian Development Bank (ADB) menandatangani Memorandum of Understanding (MOU) untuk memulai pembahasan pensiun dini PLTU Cirebon-1 berkapasitas 660 megawatt (MW). Pensiun dini PLTU merupakan salah satu proyek dalam kerangka Mekanisme Transisi Energi (ETM).

Ada beberapa alasan dipilihnya PLTU Cirebon-1 sebagai proyek awal yang di-eutanasia melalui skema ETM ini. “PLTU ini memiliki kombinasi yang tepat berdasarkan pemiliknya, sudah setengah umur, dan memiliki struktur pembiayaan yang cocok untuk refinancing,” kata ADB dalam keterangan resminya, Senin (14/11).

Selain itu, ADB menilai perusahaan pemilik PLTU Cirebon-1 ini juga memiliki program sosial yang aktif di masyarakat. Oleh karena itu, pembangkit ini cocok untuk mewujudkan peralihan energi yang kuat dan berkeadilan.

ADB baru saja akan memulai negosiasi jadwal generator ini benar-benar mati. Pembangkit tersebut memiliki kontrak distribusi listrik hingga tahun 2042, artinya saat itu sudah berusia 30 tahun. Biasanya, pembangkit listrik tenaga batu bara memiliki umur 40-50 tahun, sehingga kontrak dapat diperpanjang selama 10-20 tahun lagi setelah berakhir pada tahun 2042.

“Jika pembangkit listrik ini berhenti beroperasi secara permanen pada tahun 2037, misalnya, itu akan mengurangi masa operasinya setidaknya 15 tahun menggunakan masa operasi konservatif 40 tahun,” kata ADB.

ADB menghitung, jika PLTU dipensiunkan secara permanen pada 2037, dampaknya bisa mengurangi emisi CO2 hingga 30 juta ton. Jumlah emisi tersebut setara dengan pengurangan emisi dengan menghilangkan 800 ribu mobil.

Transaksi belum rampung, namun bank multilateral yang berbasis di Manila, Filipina itu memperkirakan transaksi tersebut bernilai US$ 250-300 juta atau setara Rp. 3,8 triliun-Rp. 4,6 triliun (kurs 15.500/US$ ). Namun, nilai transaksi PLTU Cirebon-1 tersebut kurang relevan jika dibandingkan dengan kebutuhan untuk mempensiunkan PLTU lain di Indonesia dan negara lain.

Pembiayaan untuk pensiun dini PLTU akan menggunakan pembiayaan gabungan alias joint venture, termasuk menggunakan modal konvensional atau modal dari Private Sector Operations Department ADB. Dana konsesi ini termasuk dukungan donor untuk program ETM dan sebagian dari pemerintah Indonesia melalui fasilitas Percepatan Transisi Batubara Dana Investasi Iklim.

“Struktur transaksi belum final dan beberapa lembaga keuangan serta dermawan telah menyatakan minat untuk berpartisipasi dalam transaksi tersebut,” kata ADB.