Kementerian BUMN menyatakan sebanyak tujuh BUMN menyumbang hingga 20% total emisi karbon dan gas rumah kaca Indonesia. Tujuh BUMN bergerak di sektor energi, pertambangan, dan perkebunan.
Wakil Menteri BUMN Pahala N. Mansury mengatakan BUMN memiliki posisi yang sangat penting dalam sektor energi tanah air, dimana sektor ini menyumbang gas rumah kaca terbesar yaitu 22% dari total emisi nasional.
“Tujuh BUMN yakni Pertamina, PLN, Pupuk Indonesia, Semen Indonesia, PTPN, Perhutani termasuk yang memiliki sumber daya untuk dapat menurunkan emisi tersebut, serta MIND ID,” kata Pahala dalam acara ConEx EBTKE yang dipantau on line. , Kamis (13/7).
Menurutnya, saat ini Kementerian BUMN telah menyiapkan inisiatif bagi tujuh BUMN untuk menurunkan emisi karbonnya, khususnya untuk lingkup 1 dan 2.
Beberapa inisiatif tersebut antara lain mendorong 7 BUMN penyumbang emisi karbon terbesar untuk bekerja sama dengan berbagai pihak mendukung program dekarbonisasi di Indonesia, menjadikan upaya penurunan emisi sebagai salah satu indikator kinerja utama.
“Salah satu indikator kinerja terpenting yang menjadi bagian dari aspirasi pemegang saham kami di Kementerian BUMN adalah bagaimana masing-masing BUMN tersebut dapat menurunkan dan mencapai penurunan emisi,” kata Pahala.
Kementerian BUMN juga telah menerbitkan Surat Edaran Menteri BUMN Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Program Dekarbonisasi dan Penerapan Nilai Ekonomi Karbon di BUMN dalam Rangka Mendukung Pencapaian Target Kontribusi Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca.
Pahala mengatakan, Surat Edaran ini merupakan panduan bagi seluruh BUMN, khususnya tujuh BUMN penghasil emisi terbesar agar dapat menggunakan carbon accounting dan roadmap penurunan emisi.
“Melalui implementasi carbon accounting dan roadmap penurunan emisi, kami mendorong setiap BUMN untuk berkontribusi pada pasar karbon secara sukarela dan patuh, yang kami harap dapat diterapkan,” ujarnya.
Pahala mencontohkan beberapa inisiatif yang telah dilaksanakan dalam upaya mendorong pasar karbon dan solusi berbasis alam, yakni yang dilakukan Perusahaan Dagang Indonesia dan Pertamina Geothermal Energy (PGE).
Saat ini, PGE telah melakukan verifikasi dan verifikasi terkait dengan proyek kredit karbon Lahendong 5 dan 6 yang diharapkan dapat menjadi proyek percontohan peluncuran pertukaran karbon BEI. Jumlah yang tersedia saat ini untuk perdagangan karbon pertama adalah sekitar 262 ribu ton CO2. “Kami berharap ini bisa menjadi model pengembangan perdagangan karbon di Indonesia,” ujarnya.
Selain itu, PPI dan Perhutani juga telah menandatangani head of agreement (HoA) terkait pengembangan pasar karbon yang ditargetkan akan diluncurkan pertama kali pada September 2023.